Kamis, 19 November 2026 WIB
NASIONAL

Wamendagri Ribka Haluk Minta Perda Tak Asal Salin Daerah Lain

Wamendagri Ribka Haluk Minta Perda Tak Asal Salin Daerah Lain
Wamendagri Ribka Haluk Minta Perda Tak Asal Salin Daerah Lain

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah tidak asal menyalin produk hukum daerah lain saat menyusun Peraturan Daerah (Perda). Permintaan itu disampaikannya dalam Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Ribka, Perda yang baik harus berangkat dari kebutuhan pembangunan dan karakteristik wilayah masing-masing. Ia menegaskan proses pembentukan regulasi butuh sinergi dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan hingga implementasi.

“Menurut Kementerian Dalam Negeri bahwa ini merupakan sebuah sinergi yang kuat dalam rangka menghasilkan produk-produk atau regulasi daerah mulai dari hulu sampai hilir,” ujar Ribka dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan Perda adalah salah satu instrumen utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, penyusunannya mesti didukung kajian akademis dan data yang memadai. Ribka mengingatkan jangan sampai daerah hanya meniru regulasi daerah lain tanpa mempertimbangkan kondisi setempat.

Kapasitas SDM perancang regulasi jadi sorotan

Ribka juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Ketersediaan tenaga profesional, dukungan anggaran, dan kajian akademis disebutnya sebagai bagian penting agar setiap regulasi punya landasan kuat dan bisa diterapkan efektif.

“Bagi saya ukuran keberhasilan pembentukan Perda bukan semata-mata berapa banyak regulasi yang dihasilkan, tetapi berapa besar manfaatnya bagi masyarakat kita,” katanya.

Soal partisipasi publik, Ribka meminta pelibatan masyarakat tidak sekadar formalitas di tahap perencanaan. Menurutnya, ruang itu harus benar-benar dipakai menyerap aspirasi sehingga produk hukum yang lahir mencerminkan kebutuhan warga.

Ia memaparkan pembagian peran antarlembaga dalam pembentukan regulasi daerah. Pemerintah daerah menjalankan kewenangan pembentukan regulasi, Kemendagri melakukan fasilitasi, Kementerian Hukum melaksanakan harmonisasi, sedangkan DPD menjalankan fungsi evaluasi. Koordinasi yang efektif dinilai perlu agar prosesnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Regulasi harus disosialisasikan usai ditetapkan

Ribka menekankan produk hukum yang sudah ditetapkan mesti disosialisasikan luas. Tujuannya agar masyarakat dan pemangku kepentingan paham dan bisa melaksanakannya. Dengan begitu, regulasi daerah tidak berhenti di tahap penetapan, tetapi menjadi pedoman nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Bagi daerah, kualitas Perda dan Perkada berdampak langsung pada iklim investasi dan kemudahan berusaha. Regulasi yang lahir dari kajian dan kebutuhan riil mengurangi risiko aturan tumpang tindih yang sering dikeluhkan pelaku usaha saat mengurus izin.

Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan DPD RI, Kementerian Hukum, dan pemerintah daerah untuk membangun ekosistem pembentukan produk hukum yang lebih baik. Upaya ini diharapkan menghasilkan Perda dan Perkada yang selaras dengan regulasi nasional, mengakomodasi kekhasan daerah, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dan selalu dengan DPD RI dan juga Kementerian Hukum bagaimana kita melakukan koordinasi secara intens dengan memperhatikan semua aspirasi dari daerah,” pungkasnya.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Cara Melaporkan Penipuan Online dan Hoaks 2026: Cek Rekening, OJK 157