Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Masih Berbisnis Meski Buron, Boyamin Desak Pertamina Putus Mata Rantai Riza Chalid

Masih Berbisnis Meski Buron, Boyamin Desak Pertamina Putus Mata Rantai Riza
Masih Berbisnis Meski Buron, Boyamin Desak Pertamina Putus Mata Rantai Riza

JAKARTA — Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Pertamina memutus semua jaringan usaha yang masih terafiliasi dengan Riza Chalid. Buronan Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi tata kelola bahan bakar minyak itu, menurut Boyamin, diduga masih berbisnis di Indonesia.

Salah satu yang disorot adalah PT PPL, perusahaan yang mengerjakan pengeboran minyak mentah di Sumatra. Boyamin menyampaikan hal ini dalam rilis tertulis pada Rabu (19/11/2026).

“Riza Chalid (MRC) tersangka dugaan korupsi tata kelola BBM yang saat ini buron (DPO) Kejaksaan Agung diduga masih berbisnis di Indonesia, salah satunya PT PPL yang mengerjakan pengeboran minyak mentah di Sumatra,” kata Boyamin.

Jejak masuk ke Balikpapan

Boyamin mengklaim Riza terdeteksi masuk ke Balikpapan pada pertengahan Mei 2023. Ia menumpang maskapai Malaysia dan berada di Indonesia sekitar dua hari.

Menurut Boyamin, Riza bisa leluasa masuk karena sudah tidak memakai paspor Indonesia. Ia menduga Riza memiliki dua paspor negara asing dengan nama baru, Abdul Kareem.

Klaim soal pergantian nama dan paspor asing itu masih versi Boyamin. Belum ada konfirmasi resmi dari Riza Chalid maupun Kejaksaan Agung.

Desakan MAKI bukan tanpa alasan. Boyamin khawatir kekayaan yang mengalir dari bisnis di dalam negeri dipakai untuk melobi kekuasaan. Tujuannya, lepas dari jeratan hukum.

“Pertamina harus memutus mata rantai dengan MRC untuk hindari dugaan bersekongkol dengan buron dan cegah menambah pundi-pundi kekayaan MRC yang nanti digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum,” ujar Boyamin.

Dampaknya langsung ke Pertamina. Bila anak usaha atau mitranya terbukti masih terhubung dengan buronan, reputasi perseroan bisa tercoreng. Pertamina juga berisiko dituding melindungi tersangka, meski belum ada putusan pengadilan.

Dorong sidang in absentia

Selain soal bisnis, Boyamin meminta Kejaksaan Agung segera menyidangkan Riza secara in absentia. Sidang tanpa kehadiran terdakwa itu, menurut dia, harus memakai dakwaan korupsi sekaligus pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penerapan pasal TPPU dinilai penting untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

“Kejaksaan Agung harus segera menyidangkan MRC secara in absentia dengan dakwaan korupsi sekaligus menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, MAKI menyiapkan gugatan praperadilan. Boyamin bilang langkah itu sudah dimulai lewat somasi ke Kejaksaan Agung pada Selasa kemarin.

“Kami mencadangkan gugatan praperadilan untuk memaksa Kejagung menyidangkan in absentia dan langkah ini telah dimulai dalam bentuk mengirimkan somasi kepada Kejagung pada hari Selasa kemarin,” ucap Boyamin.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menanggapi somasi dan desakan tersebut. Pertamina juga belum memberi klarifikasi soal dugaan afiliasi usaha dengan Riza Chalid.

Yang jelas, status buron Riza belum berubah. Boyamin menunggu dua hal: sikap Pertamina soal jaringan usaha, dan langkah Kejaksaan Agung menyidangkan tersangka secara in absentia.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →