JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah pusat. Menurut dia, capaian ekonomi Indonesia adalah hasil akumulasi kinerja seluruh pemerintah daerah (Pemda).
Pernyataan itu disampaikan Tito saat memberi arahan di Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
“Upaya [mendorong pertumbuhan] nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Pesan itu penting bagi kepala daerah di Nusa Tenggara dan Maluku. Sebab, target ekonomi nasional hanya tercapai bila tiap kabupaten dan kota ikut menggerakkan sektor riil, bukan sekadar menunggu instruksi Jakarta.
Modal besar yang belum dikelola optimal
Dalam forum itu, Tito memaparkan sejumlah modal yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju. Ada kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja produktif, luas wilayah, hingga posisi geografis yang strategis.
Potensi itu, kata dia, harus dikelola secara optimal agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaannya tidak bisa terpusat sendirian.
Karena itu, forum bertema “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” ini menyasar dua wilayah yang selama ini dinilai tertinggal dari sisi investasi dan infrastruktur: Nusa Tenggara dan Maluku.
Bagi daerah, pertemuan semacam ini menjadi ruang mendesak. Kepala daerah bisa memetakan hambatan pertumbuhan di wilayahnya, sekaligus menyelaraskannya dengan kebijakan pusat agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dampak langsungnya terasa ke warga: pembukaan lapangan kerja, masuknya investasi, dan perbaikan layanan publik bergantung pada seberapa cepat pemda mengeksekusi program di lapangan.
Momentum bagi pemda di tengah tekanan global
Agenda ini berlangsung saat banyak daerah menghadapi tekanan yang sama: kebutuhan belanja tinggi, sementara penerimaan belum memadai. Bagi Tito, peran pemda yang kuat adalah kunci agar ekonomi nasional tetap tumbuh.
Kementerian Dalam Negeri juga sedang mendorong sejumlah langkah pembenahan. Di antaranya publikasi capaian kinerja pemerintah hingga ke masyarakat, penguatan registrasi layanan digital perlindungan sosial agar bantuan tepat sasaran, serta permintaan kepada kepala daerah untuk mengawal penetapan upah minimum 2027.
Di sisi lain, pembenahan administrasi ikut menjadi perhatian. DKI Jakarta dan DIY disebut tengah memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan daerah lewat validasi IPKD 2026, atau indeks yang mengukur kinerja pengelolaan keuangan.
Semua rantai kerja itu mengarah ke satu hal: kemampuan pemda mengubah potensi menjadi output ekonomi nyata. Tanpa itu, modal besar yang disebut Tito akan berhenti sebagai catatan di atas kertas.
Bukan pidato seremonial
Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 mempertemukan pemerintah pusat dengan kepala daerah dari dua kawasan. Arahan Mendagri menjadi penanda bahwa kemendagri memposisikan diri sebagai pengawal kinerja daerah, bukan hanya pengatur administrasi.
Bagi daerah, pertanyaannya kini sederhana: apa yang berubah setelah forum ini selesai? Jawabannya akan terlihat dari angka pertumbuhan di Nusa Tenggara dan Maluku pada periode berikutnya.
Tito menutup arahannya dengan pengingat soal kerja bersama. “Upaya [mendorong pertumbuhan] nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Mendagri, Jumat sore itu.
Sebagai mantan Kapolri yang kini memimpin Kemendagri, Tito menempatkan kinerja pemda sebagai variabel utama. Forum pada 20 November 2026 itu pun menjadi pijakan awal, bukan garis akhir.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah