JAKARTA — Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas mencapai 5,39 persen pada 2025. Angka itu menjadi tamparan bagi perguruan tinggi yang dinilai belum sepenuhnya menjembatani lulusan dengan dunia kerja.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka tersebut sebagai sinyal bahwa ijazah tinggi tak otomatis menjamin lulusan terserap pasar kerja. Persoalan kompetensi dan relevansi pendidikan pun masuk ke meja pembuat kebijakan.
Isu ini menjadi bahasan dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak?” di Jakarta, Kamis (19/11). Forum itu mempertemukan pemerintah, kampus, dan peneliti untuk membedah akar masalahnya.
Katiman, Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyebut angka pengangguran itu sebagai peringatan bagi semua pihak soal relevansi pendidikan.
“Kita harus menciptakan pergeseran yang fundamental, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga kebutuhan untuk berusaha,” ujar Katiman dalam sambutannya.
Menurutnya, kampus semestinya tidak berhenti pada mencetak lulusan. Perguruan tinggi perlu menjadi pusat pengembangan talenta sekaligus motor penggerak inovasi.
Belanja riset baru 0,23 persen dari PDB
Persoalan kedua tak kalah pelik: riset nasional masih kekurangan dana. Publikasi Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat belanja riset nasional pada 2024 mencapai Rp50,27 triliun, atau setara 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dari total itu, perguruan tinggi menyumbang 71,02 persen. Badan usaha atau industri hanya berkontribusi 14,96 persen. Komposisi tersebut menunjukkan keterlibatan sektor industri masih perlu diperkuat agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah.
Agus Haryono, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, mengakui kontribusi anggaran riset dari sektor swasta di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan pemerintah.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus fokus agar bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, baik industri maupun pembuat kebijakan,” ujarnya.
BRIN, kata Agus, telah meluncurkan Rumah Inovasi Indonesia yang menyediakan 19 layanan untuk memperkuat hubungan kampus dan industri.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah