JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengikuti rapat yang dipimpinnya apabila datang terlambat meski hanya satu hingga dua menit. Aturan disiplin tersebut disampaikan Pramono di Jakarta Timur pada Minggu, 25 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja korporat di pemerintahan daerah.
Kebijakan itu diterapkan agar agenda rapat berjalan tepat waktu tanpa harus menunggu peserta yang datang belakangan. Pramono menilai kebiasaan lama di Balai Kota yang membiarkan rapat molor hingga setengah jam perlu diakhiri demi meningkatkan profesionalisme birokrasi.
Tolak budaya molor di Balai Kota
Pramono menjelaskan bahwa peserta rapat yang terlambat akan ditegur secara halus untuk tidak memasuki atau mengikuti forum rapat. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan wujud tanggung jawab kerja sekaligus penghargaan terhadap sesama aparatur.
“Sekarang begitu terlambat 1-2 menit, saya dengan halus akan mengatakan, lebih baik tidak ikut rapat daripada rapat terlambat,” kata Pramono saat menyampaikan arahannya di Jakarta Timur.
Ia menegaskan bahwa aturan tersebut bukan sekadar penegakan tata tertib administratif, melainkan bagian dari pembentukan budaya korporat (corporate culture) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan standar kedisiplinan yang lebih ketat, ia berharap pengambilan keputusan dan koordinasi program kerja menjadi lebih efektif.
Keputusan pemerintahan dibahas terbuka
Selain menyoroti kedisiplinan waktu, Pramono menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan kebijakan. Ia menyatakan tidak pernah mengambil keputusan pemerintahan secara sepihak atau pribadi di luar forum rapat resmi.
Semua kebijakan strategis dibahas secara terbuka bersama jajaran terkait di dalam rapat. Karena itu, kehadiran tepat waktu dinilai krusial agar setiap pejabat dan ASN yang berkepentingan dapat mengikuti pembahasan sejak awal tanpa tertinggal konteks keputusan.
Pramono berharap penerapan disiplin waktu di Balai Kota tersebut turut diikuti oleh seluruh unit kerja dan kantor wali kota di wilayah DKI Jakarta. Konsistensi di tingkat pimpinan hingga pelaksana diharapkan berdampak langsung pada kecepatan koordinasi dan kualitas pelayanan publik bagi warga Ibu Kota.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah