Ia juga menyoroti kondisi anak yang menjadi korban perundungan di sekolah. Persoalan itu, menurutnya, tidak cukup dilihat dari kehadiran siswa dalam kegiatan belajar. Yang lebih penting, apakah korban berani kembali ke sekolah setelah mengalami kekerasan.
“Tadi ada pertanyaan dari adik-adik. Pertanyaan adalah apakah kemudian jangan ditanya siapa yang enggak datang, tapi kemudian apakah anak itu berani datang ke sekolah,” tuturnya.
Jangan Paksa Korban Diam demi Reputasi
Dasco meminta sekolah, keluarga, dan lembaga lainnya tidak menganggap perundungan sebagai kenakalan biasa. Ia juga meminta korban tidak dipaksa bungkam demi menjaga nama baik institusi atau pihak tertentu.
“Kita jangan meremehkan perundungan sebagai kenakalan biasa. Dan jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” katanya.
Soal perangkat hukum, Dasco menilai Indonesia sebenarnya sudah punya bekal. Ia menyebut Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan PP Tunas.
Namun, keberadaan regulasi itu belum sepenuhnya menjamin korban mendapat perlindungan. Dasco menilai proses penanganan laporan yang masih berbelit menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi.
“Kita tidak memulai dari nol, tetapi perlindungan masih tersumbat. Perundungan masih tersumbat. Laporan dapat berpindah meja sementara anak terus menanggung ancaman, dan itu yang kita harus perbaiki,” tegasnya.
Minta Polisi hingga Pengadilan Tak Menunda
Dasco mendesak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak menunda penanganan perkara perundungan yang mengandung unsur pidana. Proses hukum yang berlarut-larut, ujarnya, bisa memperpanjang penderitaan korban dan menghambat pemulihan trauma.
“Dan tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua, setiap pelanggaran terhadap perundungan anak dan kemudian ada pidananya harus segera ditindaklanjuti dan kita minta kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk kemudian tidak lagi menunda-nunda waktu untuk kemudian efek jera dan kemudian trauma dari anak yang dirundung dapat segera terobati,” katanya.
Sebagai langkah pembenahan, DPR berkomitmen mempercepat revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
“Oleh karena itu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak,” ungkap Dasco.
Ia meminta masyarakat terlibat dalam pembahasan regulasi tersebut. Khususnya sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak. Partisipasi publik, menurutnya, diperlukan agar aturan yang disusun sesuai dengan persoalan di lapangan.
“Ya, yang pertama-tama tentunya dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan yang komprehensif kepada badan legislasi,” kata Dasco.
Anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, sebut Dasco, akan mengawal pembahasan kedua regulasi tersebut. Dasco berharap proses legislasi bisa segera selesai agar penanganan perundungan anak semakin kuat.
Namun, ia belum menyebutkan tenggat waktu penyelesaian revisi itu.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah