JAKARTA — Pemerintah mulai membahas ulang cara menghitung tarif pengantaran barang dan makanan lewat kurir online. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mempertimbangkan sejumlah komponen biaya baru, mulai dari biaya risiko, penanganan barang (handling), penimbangan (weighting), hingga waktu tunggu dan parkir.
Pembahasan itu muncul setelah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11). Aspirasi dari asosiasi pengemudi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.
“Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian,” ujar Meutya dalam audiensi tersebut.
Kenapa tarif kurir tidak bisa disamakan dengan ojek penumpang
Meutya menegaskan pengantaran barang dan makanan punya karakteristik berbeda dari transportasi penumpang. Kurir membawa barang, termasuk makhluk hidup dan makanan yang punya daya tahan serta waktu pengiriman khusus. Karena itu, formula tarifnya tidak bisa disamakan.
“Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain,” kata Meutya.
Menurut Meutya, komponen biaya risiko dapat mempertimbangkan dimensi dan berat barang hingga nilai barang yang diantarkan. Pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan memasukkan karakteristik khusus barang yang membutuhkan penanganan tertentu.
“Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga,” ucapnya.
Selain biaya risiko, pemerintah mencermati kebutuhan pengaturan biaya tunggu dan parkir. Kedua komponen itu menjadi bagian dari masukan pengemudi karena aktivitas pengantaran tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang sama. Ada barang yang butuh waktu penanganan khusus, termasuk makanan yang memiliki batas ketahanan dan waktu pengiriman tertentu.
Payung hukum dan koordinasi lintas kementerian
Pengaturan tarif ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi itu disebut sebagai wujud komitmen Presiden untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan tata kelola bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, serta pengguna layanan transportasi digital.
Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi mendapat mandat menyusun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan. Namun, Meutya mengakui ada sejumlah komponen penghitungan yang saling berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan. Penyusunannya pun perlu diselaraskan dengan regulasi dari kementerian tersebut.
“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” katanya.
Persoalan di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait. Salah satunya dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, yang memerlukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain,” tegas Meutya.
Dampak bagi kurir, UMKM, dan pengguna aplikasi
Bagi kurir, masuknya komponen biaya risiko, handling, weighting, waktu tunggu, dan parkir ke dalam pedoman tarif berarti ada pengakuan bahwa beban kerja mereka tidak sekadar mengantar dari titik A ke titik B. Barang yang berat, besar, atau bernilai tinggi menuntut tanggung jawab berbeda. Begitu pula makanan yang harus sampai dalam kondisi layak dan waktu tertentu.
Bagi pelaku UMKM dan pengguna layanan, struktur biaya yang lebih rinci bisa berdampak pada harga pengiriman. Namun, pemerintah menyatakan penyusunan aturan harus cermat agar mengakomodasi kondisi riil di lapangan sekaligus memberi kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem layanan pengantaran berbasis aplikasi.
Perusahaan platform juga menjadi pihak yang terdampak karena skema tarif baru akan mengubah cara mereka menghitung pendapatan kurir dan biaya layanan. Kemkomdigi berharap pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan dapat mempertimbangkan kondisi kerja kurir secara lebih menyeluruh, sembari menjaga keseimbangan kepentingan pengemudi, perusahaan platform, UMKM, dan masyarakat pengguna layanan.
Langkah berikutnya, hasil audiensi dengan FDTOI akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut. Kemkomdigi juga tidak bisa menetapkan aturan secara sepihak sebelum Peraturan Menteri Perhubungan keluar. Artinya, tarif baru untuk kurir online masih menunggu sinkronisasi lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan KPPU bila ada dugaan praktik monopoli.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah