Sabtu, 21 November 2026 WIB
NASIONAL

KPAI Usul Batas Usia Pemilih Pemula Jadi 18 Tahun

KPAI Usul Batas Usia Pemilih Pemula Jadi 18 Tahun
KPAI mengusulkan batas usia pemilih pemula menjadi 18 tahun

JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah dan DPR menaikkan batas usia pemilih pemula dari 17 tahun menjadi 18 tahun. Usulan itu muncul saat revisi UU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) sedang dibahas di Komisi II DPR RI.

KPAI juga mendorong penghapusan status perkawinan sebagai syarat seseorang bisa menjadi pemilih. Menurut lembaga itu, dua aturan tadi membuka pintu bagi anak yang sudah atau pernah menikah untuk masuk ke bilik suara, berapa pun usianya.

Anggota KPAI Sylvana Apituley menyampaikan hal itu di Jakarta, Sabtu (21/11), bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia. Ia menilai penyelarasan usia pemilih penting untuk mencegah anak terlibat politik praktis.

“Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang ‘sudah atau pernah kawin’ berapa pun usianya,” kata Sylvana.

Selaraskan dengan definisi anak di UU Perlindungan Anak

KPAI merujuk UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Keduanya mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Karena itu, kata Sylvana, batas usia pemilih pemula dan kewajiban punya KTP elektronik sebaiknya ikut diselaraskan ke angka 18 tahun. Usulan ini muncul ketika UU Pemilu dan UU Adminduk masuk agenda revisi di Komisi II DPR RI.

“Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI,” ujar Sylvana.

Ia menilai penyelarasan usia dan penghapusan syarat perkawinan adalah perlindungan dari hulu. Tujuannya agar anak tidak dimobilisasi dan dijadikan komoditas suara.

“Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa,” katanya.

15 bentuk eksploitasi anak dalam politik

KPAI mencatat ada 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik. Bentuknya beragam, mulai dari mobilisasi anak dalam kampanye, menjadikan anak bintang iklan atau juru bicara calon, sampai melibatkan anak sebagai sasaran politik uang.

Menurut Sylvana, eksploitasi semacam ini bukan kejadian tunggal. Pola yang sama berulang di setiap momentum, dari Pilkada, pemilu, hingga pembahasan rancangan undang-undang yang menuai kontroversi.

Datanya cukup konkret. Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu juga mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye.

“Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan,” kata Sylvana.

Ia juga menyinggung demonstrasi terkait RUU Pilkada pada Agustus 2024. Dalam aksi itu, sekitar 300-400 pelajar dilaporkan turun ke jalan dan 85 anak diamankan.

Dampak bagi pemilih muda dan keluarga

Bila usulan KPAI diterima, ada konsekuensi langsung bagi remaja yang tahun ini genap 17 tahun. Mereka yang sudah memegang KTP elektronik belum tentu otomatis masuk daftar pemilih tetap, karena batasnya bergeser ke 18 tahun.

Bagi orang tua, aturan baru ini juga mengubah cara pandang soal kedewasaan. Pernikahan di usia sekolah tak lagi jadi jalur pintas menuju hak pilih.

Sementara bagi penyelenggara pemilu, perubahan batas usia berarti penyesuaian data pemilih. KPU perlu menyaring ulang daftar pemilih berdasarkan usia dan status perkawinan, bukan sekadar kepemilikan KTP-el.

Usulan ini belum menjadi keputusan. Revisi UU Pemilu dan UU Adminduk masih berjalan di Komisi II DPR RI bersama pemerintah, dan KPAI meminta norma perlindungan anak masuk ke dalamnya. Angka 17 tahun masih tertulis di kedua regulasi sampai pembahasan itu tuntas.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi