Sabtu, 21 November 2026 WIB
EKONOMI

KSPI Ancam Gugat UMP DKI 2027 Rp6,13 Juta ke PTUN

KSPI Ancam Gugat UMP DKI 2027 Rp6,13 Juta ke PTUN
KSPI Ancam Gugat UMP DKI 2027 Rp6,13 Juta ke PTUN

JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Alasan utamanya: angka itu berpotensi lebih rendah daripada upah minimum di Bekasi dan Karawang.

Padahal, biaya hidup di Jakarta lebih tinggi dibandingkan kedua daerah penyangga tersebut. Ancaman gugatan ini menyasar keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang baru saja menetapkan UMP untuk tahun depan.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan rencana gugatan sudah dibahas bersama pimpinan KSPI DKI Jakarta. Namun, ada tahapan yang harus dilalui lebih dulu.

“Kalau gubernur tidak mau revisi, saya sudah diskusi dengan kawan-kawan buruh DKI Jakarta pimpinannya dari KSPI maka KSPI DKI akan mengajukan PTUN,” kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11).

Surat untuk gubernur, tenggat dua pekan

KSPI DKI Jakarta berencana mengirim surat resmi kepada gubernur untuk meminta revisi keputusan UMP. Setelah surat diterima, gubernur punya waktu paling lama dua pekan untuk menjawab.

Bila permintaan revisi ditolak, barulah serikat buruh melangkah ke PTUN. Said memperkirakan seluruh proses itu memakan waktu sekitar 30 hari, tergantung tahapan administrasi dan jalannya persidangan.

Meski begitu, ia menilai masih ada ruang untuk memperjuangkan revisi. Sebab, UMP 2027 baru berlaku pada 25 Januari 2027.

“Upah minimum DKI Jakarta Rp6,136 juta itu lebih rendah dari UMP Bekasi dan Karawang,” ujarnya.

Said memperkirakan upah minimum Bekasi dan Karawang bisa mencapai Rp6,2 juta hingga Rp6,35 juta. Angka itu muncul bila kenaikannya berada di kisaran 7,1 persen sampai 8 persen. Selisih inilah yang membuat buruh Jakarta merasa dirugikan.

Minta UMP DKI direvisi jadi Rp6,21 juta

Selain menyiapkan gugatan, KSPI dan Partai Buruh meminta Pramono merevisi UMP DKI Jakarta 2027 dari Rp6.136.941 menjadi Rp6,21 juta. Angka itu merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta dengan indeks alfa 1,0.

Sementara gubernur menetapkan kenaikan dengan alfa 0,77. Perbedaan indeks itulah yang menghasilkan selisih nilai upah.

Bagi pekerja Jakarta, persoalannya bukan sekadar angka di atas kertas. UMP menjadi patokan upah bagi mereka yang baru masuk kerja, sekaligus acuan kenaikan upah tahunan. Bila nilainya lebih rendah dari daerah tetangga, daya tarik bekerja di Jakarta ikut tergerus, apalagi ongkos transportasi dan sewa tempat tinggal di ibu kota jauh lebih mahal.

Ketimpangan ini juga berpotensi mengubah arah perpindahan tenaga kerja. Pekerja bisa memilih pindah ke kawasan industri di timur Jakarta yang menawarkan upah lebih tinggi, sementara perusahaan di Jakarta kesulitan menahan karyawan.

Usul agar UMP DKI tak ditetapkan lebih dulu

Said juga mengusulkan perubahan mekanisme penetapan upah minimum untuk tahun berikutnya. Ia meminta pemerintah pusat, DPR, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli agar penetapan UMP DKI Jakarta tidak dilakukan lebih dulu dibandingkan UMK di daerah lain.

“Sebaiknya untuk tahun depan, saya akan mengusulkan pada pemerintah pusat dan DPR dan Menaker, UMP DKI itu jangan ditetapkan lebih dulu, karena DKI tidak ada UMK, UMP DKI itu seharusnya ditetapkan bersamaan dengan UMK,” kata Said.

Menurut dia, penetapan UMP Jakarta lebih awal berpotensi menimbulkan masalah ketika daerah penyangga belakangan menetapkan upah minimum yang lebih tinggi. Penetapan bersamaan dinilai bisa menjadi salah satu cara menghindari ketimpangan upah antara Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Jalur tekanan lain juga disiapkan. KSPI dan Partai Buruh berencana menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta.

Mereka juga meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan dasar penetapan UMP 2027. Dengan begitu, publik bisa menilai apakah alfa 0,77 yang dipakai sudah mencerminkan biaya hidup sebenarnya di Jakarta.

Langkah berikutnya kini berada di meja Pramono Anung. Selama dua pekan ke depan, ia menentukan apakah UMP DKI 2027 tetap Rp6.136.941 atau direvisi menjadi Rp6,21 juta seperti tuntutan buruh.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair