DENPASAR — Penerimaan pajak di Bali mencapai Rp14,1 triliun hingga Oktober 2026. Angka itu tumbuh 7,71 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp13 triliun. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyebut daya beli masyarakat yang kuat sebagai pendorong utama.
Capaian tersebut sudah mendekati 65 persen dari target tahun ini sebesar Rp21,7 triliun. Artinya, sisa dua bulan tersisa menjadi penentu apakah target itu terpenuhi.
Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga membuat transaksi jual beli ikut naik. Efeknya langsung terasa ke penerimaan pajak.
“Capaian itu mendekati 65 persen dari total target tahun ini sebesar Rp21,7 triliun,” kata Darmawan di Denpasar, Bali, Jumat.
Tiga sektor penyumbang terbesar
Sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi puncak dengan realisasi Rp2,94 triliun atau 20,88 persen dari total penerimaan. Sektor ini tumbuh 3,82 persen secara tahunan.
Menurut DJP Bali, kuatnya daya beli masyarakat mendorong aktivitas jual beli di sektor perdagangan. Hal itu berdampak langsung pada kenaikan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Di urutan kedua ada sektor pariwisata, yaitu penyediaan akomodasi, makan dan minum, dengan realisasi Rp2,3 triliun atau 16,35 persen. Posisi ketiga ditempati sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp1,5 triliun atau 11 persen.
Tiga sektor itu menegaskan watak ekonomi Bali yang bertumpu pada perdagangan dan pariwisata. Selama keduanya bergerak, penerimaan pajak ikut terangkat.
Gianyar paling cepat, Madya Denpasar paling besar
Dari sisi pertumbuhan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar mencatat kenaikan tertinggi sebesar 14,7 persen dengan realisasi Rp1,14 triliun.
Secara nominal, KPP Madya Denpasar menjadi penyumbang terbesar dengan Rp7,1 triliun atau tumbuh 9,78 persen. Sementara capaian persentase tertinggi terhadap target dipegang KPP Badung Selatan yang sudah mencapai Rp1,32 triliun atau 71,73 persen.
Delapan KPP madya dan pratama di Bali seluruhnya membukukan pertumbuhan positif. Tidak ada satu pun wilayah yang penerimaannya turun.
Kepatuhan lapor SPT ikut naik
DJP Bali juga mencatat kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Untuk wajib pajak badan, jumlah SPT yang dilaporkan mencapai 46.829 atau tumbuh 12 persen.
Wajib pajak orang pribadi melaporkan 346.472 SPT atau naik 7,54 persen. Totalnya 393.301 SPT, tumbuh 8 persen dibanding periode sama 2025 yang sebanyak 364.004 SPT.
Angka kepatuhan ini penting karena menjadi basis penghitungan pajak berikutnya. Semakin banyak wajib pajak yang lapor, semakin kecil potensi selisih antara kewajiban dan setoran.
Bagi pelaku usaha di Bali, sinyal dari capaian ini cukup jelas. Aktivitas ekonomi yang ramai mesti dibarengi dengan pemenuhan kewajiban pajak.
“Itu berdampak langsung terhadap kenaikan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN),” ujar Darmawan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah