JAKARTA — Pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengingatkan bahwa sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah. Penyebabnya bukan soal politik, melainkan cara menghitung tenggat pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto.
Siang itu, Jumat, 20 November 2026, Mahfud mengunggah penjelasan panjang di akun Instagram pribadinya. Intinya satu: tenggat 14 hari sebelum sidang paripurna seharusnya sudah lewat sehari sebelumnya, Kamis, 19 November 2026. Jika Presiden baru menyerahkan nama setelah tanggal itu, dasar penyelenggaraan sidang jadi rapuh.
“Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR,” tulis Mahfud mengutip Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Persoalannya, kata Mahfud, kata “hari” dalam aturan itu tidak boleh dihitung sebagai hari kalender biasa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bersama Tata Tertib MPR menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.
Hitung Mundur dari 9 Desember
Bila sidang tetap digelar Rabu, 9 Desember 2026, maka 14 hari kerja sebelumnya jatuh pada Kamis, 19 November 2026. Artinya, dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya mestinya sudah berada di meja pimpinan MPR paling lambat tanggal itu.
Mahfud menyebut perbedaan tafsir inilah yang membuat jadwal 9 Desember menjadi sorotan. Ia tidak bicara soal siapa nama yang layak, melainkan soal prosedur yang menentukan keabsahan hasil.
“(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” ujar Mahfud dalam unggahannya.
Dari sisi pelaksana, Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo kemungkinan menyerahkan dua nama calon wapres pada Rabu, 25 November 2026. Jika benar, pengajuan itu meleset enam hari dari hitungan Mahfud.
Beda Tafsir, Beda Nasib Sidang
Perbedaan ini bukan sekadar debat akademik. Hasil sidang paripurna MPR yang dipersoalkan dasarnya bisa digugat ke jalur hukum, dan itu berarti kursi wakil presiden berpotensi kosong lebih lama.
Pembaca perlu tahu konteksnya. Kursi wakil presiden lowong setelah Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat. UU MD3 mengatur bahwa kekosongan tersebut harus diisi lewat mekanisme di MPR, dengan Presiden mengajukan dua nama calon. Tenggat 14 hari itu bukan formalitas, melainkan ruang bagi MPR untuk memeriksa kelengkapan syarat sebelum pemungutan suara.
Jika tenggat dilewati, kata Mahfud, konsekuensinya jelas: sidang bisa dinilai tidak memenuhi ketentuan waktu. “Bisa tidak sah,” ujarnya dalam unggahan itu.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Istana atau pimpinan MPR yang menanggapi langsung hitungan Mahfud. Yang beredar baru perkiraan Bambang bahwa penyerahan nama dilakukan 25 November. Sampai tanggal itu tiba, perdebatan soal hari kerja versus hari kalender akan terus menempel pada jadwal 9 Desember.
Bagi publik, taruhannya sederhana: siapa pun yang akhirnya duduk sebagai wakil presiden, legitimasinya bertumpu pada prosedur yang rapi. Kesalahan menghitung empat belas hari bisa membuat keputusan besar kehilangan pijakan. Dan itu sudah diperingatkan seorang mantan ketua MK, sehari setelah tenggat yang ia yakini seharusnya dipenuhi.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah