Perbedaan itu bukan hal kecil. Untuk jalur bawah laut, aturan yang ada belum memadai. Mari Elka mengakui hal itu.
“Dan kita belum punya, saya rasa kita belum memiliki aturan untuk itu, kita harus memikirkan bagaimana cara meregulasinya jika jalurnya berada di bawah laut, bukan? Ada persoalan-persoalan lain,” tuturnya.
Kalau dua proyek percontohan itu berhasil, ia berharap modelnya bisa direplikasi di negara atau wilayah lain. Keberhasilan tahap awal juga bisa menambah kepercayaan negara ASEAN untuk memperluas integrasi jaringan listrik.
Peta jalan tanpa pemantauan tak cukup
Selain soal hukum dan kontrak, Mari Elka menyoroti mekanisme pemantauan. Peta jalan yang hanya memuat arah kebijakan umum dinilai tidak akan cukup.
Harus ada rencana aksi yang jelas. Dan rencana aksi juga tidak berguna kalau tidak ada yang memantau pelaksanaannya.
“Dan rencana aksi pun tidak akan berguna jika tidak ada yang memantaunya,” lanjut Mari Elka.
Ia mencontohkan pengalaman Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA pernah punya cetak biru, rencana aksi, sampai kartu rapor untuk memantau kemajuan program. Tapi mekanisme kartu rapor itu hanya berjalan sebentar.
Karena itu, Mari Elka menekankan perlunya sistem pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi implementasi kesepakatan ASEAN harus dilakukan konsisten, bukan hanya di awal.
“Karena, Anda tahu, kita harus melakukan pemantauan. Ini adalah salah satu rekomendasi kami, bagaimana cara memantau implementasinya? Hal ini sangat krusial agar ASEAN bisa terus relevan,” ujar Mari Elka.
Apa artinya bagi Indonesia
Bagi Indonesia, ASEAN Power Grid bukan proyek jauh di awan. Kepulauan Riau dan Kalimantan masuk dalam dua proyek percontohan yang disebut Mari Elka. Artinya, aturan main yang dibahas di meja konferensi akan langsung menyentuh daerah-daerah itu.
Kalau kerangka hukumnya lemah, risiko tidak cuma soal listrik mati. Ada investasi yang bisa tertahan, ada pembangkit yang dibangun tapi tidak bisa menjual listriknya ke negara tetangga.
Sebaliknya, kalau kontrak dan perlindungan hukumnya jelas, pelaku usaha punya pegangan. Mereka tahu apa haknya, apa kewajibannya, dan ke mana harus mengadu kalau ada sengketa.
Untuk warga, dampaknya lebih sederhana tapi penting. Pasokan listrik yang lebih stabil dan kemungkinan harga energi yang lebih kompetitif. Tapi itu semua baru terjadi kalau fondasi hukumnya selesai dulu.
Mari Elka sendiri menempatkan proyek percontohan sebagai ujian. Kalau dua proyek awal itu bisa menyelesaikan persoalan standar dan regulasi, negara lain akan lebih yakin untuk ikut.
Langkah berikutnya ada di tangan para perunding. Mereka harus merumuskan kontrak yang mengikat, aturan untuk jalur bawah laut, dan sistem pemantauan yang tidak berhenti di tengah jalan seperti pengalaman kartu rapor MEA.
“Saya yakin pembahasannya juga pasti menyinggung soal kontrak, mekanisme pengaman, dan kontrak,” kata Mari Elka menutup paparannya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah