Secara historis, setoran pajak fintech Rp446,39 miliar pada 2022, naik ke Rp1,11 triliun pada 2023 dan Rp1,48 triliun pada 2024. Pada 2025 tercatat Rp1,37 triliun, sedangkan Januari–Oktober 2026 Rp1,09 triliun.
Pajak SIPP
Penerimaan pajak dari pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Komponennya PPh Pasal 22 Rp453,71 miliar dan PPN Rp5,57 triliun.
Berdasarkan tahun penerimaan, Pajak SIPP menyetor Rp402,38 miliar pada 2022, lalu Rp1,12 triliun pada 2023 dan Rp1,33 triliun pada 2024. Pada 2025 tercatat Rp1,23 triliun, sementara Januari–Oktober 2026 sudah Rp1,95 triliun.
Bimo menilai pertumbuhan aktivitas ekonomi digital perlu diimbangi ekosistem perpajakan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. DJP, katanya, terus membenahi sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mengakomodasi perkembangan model bisnis dan variasi transaksi digital.
“Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha,” tutur Bimo.
Bagi pelaku usaha, angka ini menjadi pengingat bahwa kewajiban PPN PMSE tidak berhenti pada penunjukan sebagai pemungut. Dari 280 pelaku usaha yang ditetapkan, 31 di antaranya belum tercatat melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran hingga akhir Oktober 2026.
Setoran PPN PMSE sepanjang Januari–Oktober 2026 sendiri sudah Rp10,69 triliun, lebih tinggi dari total setoran sepanjang 2025 yang Rp10,32 triliun.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah