JAKARTA — Penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka itu berasal dari empat sektor: perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), dan pengadaan barang-jasa pemerintah lewat Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi dan transaksi masyarakat.
“Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital,” ucap Bimo melalui keterangannya, Sabtu (21/11).
PMSE penyumbang terbesar
Dari total Rp60,1 triliun, sektor PMSE menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp46,36 triliun. Setelah itu Pajak SIPP Rp6,02 triliun, pajak fintech Rp5,5 triliun, dan pajak transaksi aset kripto Rp2,23 triliun.
Hingga akhir Oktober 2026, DJP menetapkan 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sepanjang Oktober 2026 tidak ada penambahan pelaku usaha yang ditunjuk maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.
Dari jumlah itu, 249 pelaku usaha sudah menjalankan kewajiban pemungutan dan penyetoran PPN. Akumulasi penerimaannya Rp46,36 triliun per 31 Oktober 2026.
Setoran PPN PMSE masuk secara bertahap sejak 2020. Tahun pertama tercatat Rp731,4 miliar, lalu naik jadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022. Berikutnya Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun sepanjang 2025.
Khusus Januari–Oktober 2026, setoran PPN PMSE mencapai Rp10,69 triliun.
Kripto dan fintech
Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto sampai Oktober 2026 mencapai Rp2,23 triliun. Rinciannya, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri Rp881,82 miliar.
Pajak kripto mulai terkumpul Rp246,54 miliar pada 2022, lalu Rp220,89 miliar pada 2023. Angkanya naik menjadi Rp620,38 miliar pada 2024 dan Rp796,74 miliar pada 2025. Sepanjang Januari–Oktober 2026, penerimaannya Rp341,61 miliar.
Dari sektor fintech, DJP membukukan Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026. Tiga komponennya: PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri Rp728,28 miliar, dan PPN dalam negeri Rp3,24 triliun.
Secara historis, setoran pajak fintech Rp446,39 miliar pada 2022, naik ke Rp1,11 triliun pada 2023 dan Rp1,48 triliun pada 2024. Pada 2025 tercatat Rp1,37 triliun, sedangkan Januari–Oktober 2026 Rp1,09 triliun.
Pajak SIPP
Penerimaan pajak dari pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Komponennya PPh Pasal 22 Rp453,71 miliar dan PPN Rp5,57 triliun.
Berdasarkan tahun penerimaan, Pajak SIPP menyetor Rp402,38 miliar pada 2022, lalu Rp1,12 triliun pada 2023 dan Rp1,33 triliun pada 2024. Pada 2025 tercatat Rp1,23 triliun, sementara Januari–Oktober 2026 sudah Rp1,95 triliun.
Bimo menilai pertumbuhan aktivitas ekonomi digital perlu diimbangi ekosistem perpajakan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. DJP, katanya, terus membenahi sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mengakomodasi perkembangan model bisnis dan variasi transaksi digital.
“Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha,” tutur Bimo.
Bagi pelaku usaha, angka ini menjadi pengingat bahwa kewajiban PPN PMSE tidak berhenti pada penunjukan sebagai pemungut. Dari 280 pelaku usaha yang ditetapkan, 31 di antaranya belum tercatat melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran hingga akhir Oktober 2026.
Setoran PPN PMSE sepanjang Januari–Oktober 2026 sendiri sudah Rp10,69 triliun, lebih tinggi dari total setoran sepanjang 2025 yang Rp10,32 triliun.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah