BOGOR — Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) hanya menyasar pembelian barang dan jasa digital yang memenuhi ketentuan PPN, bukan transfer uang pribadi, kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Bogor, Jawa Barat, Jumat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan mekanisme baru ini tidak membuat transaksi digital lintas negara dipungut PPN dua kali.
Penegasan itu menjawab kekhawatiran masyarakat tentang pajak atas transfer dan remitansi, yakni pengiriman uang ke luar negeri. Bimo mengatakan SPP-TDLN melengkapi mekanisme pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang sudah berjalan.
SPP-TDLN membedakan remitansi dan belanja digital
DJP tidak merancang sistem ini untuk memajaki seluruh pembayaran lintas negara. Pengiriman uang kepada anak yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, misalnya, tidak termasuk objek pemungutan SPP-TDLN.
Yang menjadi sasaran ialah pemanfaatan barang atau jasa digital dari luar daerah pabean apabila transaksi tersebut memenuhi ketentuan sebagai objek PPN. Bimo menegaskan bahwa pajak dikenakan atas pembelian dan pemanfaatan produk digital, bukan semata-mata karena uang berpindah antarnegara.
“Jadi, ketika ada kekhawatiran masyarakat apakah transfer atau remitansi akan dikenakan pajak, perlu dibedakan objek transaksinya,” ujar Bimo dalam paparan “Kebijakan Perpajakan Terkini”.
Pembedaan ini penting bagi konsumen yang menggunakan layanan digital dari luar negeri sekaligus melakukan pembayaran lintas negara untuk kebutuhan pribadi. Pengiriman uang keluarga tidak otomatis diperlakukan seperti pembelian layanan digital. Sebaliknya, transaksi digital yang memenuhi ketentuan tetap dapat dipungut PPN melalui mekanisme yang disiapkan.
Tarif PPN tidak berubah
Bimo menyatakan SPP-TDLN bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Sistem itu merupakan mekanisme pemungutan berbasis teknologi untuk transaksi digital dari luar negeri.
“Kebijakan SPP-TDLN ini kami hadirkan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Adil bagi penjual di dalam maupun luar negeri, serta adil bagi konsumen Indonesia di mana pun mereka berbelanja,” kata Bimo.
Artinya, penerapan sistem ini berfokus pada cara pemungutan, bukan penambahan pungutan baru. Bagi konsumen, jenis transaksi menjadi pembeda utama: membeli barang atau jasa digital dapat masuk objek PPN jika memenuhi ketentuan, sedangkan mengirim uang kepada keluarga bukan otomatis transaksi kena pajak.
Barang fisik yang dibeli dari luar negeri juga berada dalam jalur berbeda. DJP menyebut impor barang tetap mengikuti ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku, bukan mekanisme pemungutan untuk pemanfaatan barang dan jasa digital.
Pengembangan sistem masih distabilkan
DJP menyatakan pengembangan SPP-TDLN masih dalam proses stabilisasi. Penyelenggaraannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025, dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara sistem.
DJP berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan lembaga jasa keuangan serta penyelenggara sistem pembayaran dapat terlibat. Dalam pelaksanaannya, bank maupun lembaga selain bank yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak dapat berperan sebagai pemungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan.
“Karena PPN itu dipungut atas pemanfaatan pembelian barang digital dan jasa digital,” kata Bimo.
Dengan demikian, penerapan SPP-TDLN bergantung pada jenis transaksi dan pemenuhan ketentuan PPN, sementara transfer pribadi tidak otomatis menjadi objek pungutan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP