JAKARTA β Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ia menilai kekerasan terhadap anak sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Sahroni mengaku hampir setiap hari menerima laporan masyarakat dan permintaan pendampingan atas kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
“Saya setuju dan sangat mendukung percepatan pembahasan Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA karena memang kebutuhannya sudah sangat urgent,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Alasan di Balik Desakan Revisi
Duduk di Komisi III yang membidangi hukum, Sahroni mengaku menerima banyak sekali laporan kasus kekerasan anak. Menurutnya, kasus-kasus itu makin hari makin tidak masuk akal. Ia pun menyimpulkan UU Perlindungan Anak yang berlaku saat ini sudah tidak cukup untuk melindungi anak-anak.
“Jadi memang UU Perlindungan Anak yang ada sekarang sudah tidak cukup lagi untuk melindungi anak-anak kita. Belum lagi kejahatan digital yang juga makin berkembang, ini kan membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat,” ujarnya.
Kejahatan digital yang dimaksud termasuk perundungan daring dan eksploitasi anak di ruang maya. Perkembangan teknologi membuat celah baru yang belum sepenuhnya dijerat aturan lama. Karena itu, pembaruan hukum dinilai mendesak.
Perkuat Perlindungan dan Efek Jera
Sahroni menegaskan revisi kedua undang-undang tersebut harus menjadi momentum memperkuat keberpihakan hukum kepada anak korban kekerasan. Revisi juga harus memberi efek jera dan pembinaan bagi pelaku.
Desakan ini bukan kali pertama muncul. DPR sebelumnya menyoroti maraknya perundungan dan perundungan siber sebagai pemicu revisi. Kasus kekerasan anak yang terus berulang membuat legislasi ini tak bisa lagi ditunda.
Dampak bagi Masyarakat
Bagi orang tua dan anak korban, revisi ini diharapkan memperjelas jalur perlindungan hukum. Proses peradilan pidana anak yang lebih kuat bisa memastikan korban mendapat pendampingan, bukan justru dipersulit. Efek jera bagi pelaku juga menjadi harapan agar kasus serupa tidak terulang.
Perubahan aturan akan berdampak langsung pada penanganan kasus di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Aparat penegak hukum membutuhkan payung hukum yang sesuai dengan tantangan zaman, termasuk kejahatan siber yang menyasar anak.
Dengan dukungan dari Komisi III, pembahasan revisi diharapkan masukprioritas program legislasi. Sahroni menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan agar perlindungan anak di Indonesia benar-benar nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah