🌐 EN
TEKNOLOGI

Kemenekraf Kaji Blockchain buat Kunci Karya Kreator

Pelaku ekonomi kreatif memeriksa dokumen perlindungan kekayaan intelektual
Kemenekraf mengkaji blockchain untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif

JAKARTA β€” Kementerian Ekonomi Kreatif tengah mengkaji pemakaian blockchain untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI). Teknologi ini diharapkan membuat pencatatan karya lebih aman dan transparan, sekaligus menambah nilai ekonomi karya pelaku industri kreatif.

Blockchain adalah buku besar digital terdesentralisasi yang menyimpan catatan transaksi. Karena catatannya tersebar dan sulit diubah, teknologi ini digadang bisa jadi alat bukti kepemilikan karya yang lebih kuat.

Kajian itu muncul dalam sidang terbuka promosi doktor Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Disertasinya berjudul “Implementasi Kebijakan Blockchain: Solusi Inovatif untuk Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Smart Government di Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif”.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menekankan perlunya sinergi pemerintah dan dunia akademik. Menurut dia, kebijakan ekraf harus didukung pengetahuan, riset, dan data yang kuat agar sesuai kebutuhan industri, terutama soal perlindungan karya.

“Hasil penelitian dan disertasi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan kebijakan serta strategi pengembangan ekonomi kreatif yang tepat sasaran,” ujar Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Kenapa blockchain dipakai untuk kekayaan intelektual

Dessy menilai blockchain bisa meningkatkan transparansi dan keamanan pencatatan karya. Teknologi itu juga disebut mampu memberi kepastian perlindungan KI dan memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem ekonomi kreatif.

Sayangnya, pemanfaatan blockchain dalam tata kelola pemerintahan di sektor ekraf masih di tahap awal. Sistem itu belum terintegrasi secara optimal dalam pengelolaan KI.

Dari situ, penelitiannya merekomendasikan model Government Technology (GovTech), yaitu pendekatan yang menyatukan teknologi, kebijakan, kelembagaan, dan layanan publik. Tujuannya agar blockchain tidak berhenti jadi wacana.

Dessy mengusulkan tiga langkah percepatan. Pertama, membangun kerangka regulasi dan tata kelola yang adaptif. Kedua, mengembangkan proyek percontohan untuk pengelolaan KI. Ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan literasi teknologi.

Ia menegaskan pemanfaatan teknologi perlu disertai kesiapan regulasi dan kolaborasi antarlembaga. Tanpa itu, manfaat ekonominya bagi kreator sulit terwujud.

Taruhan buat kreator Indonesia

Bagi pelaku ekraf, perlindungan KI bukan urusan administratif semata. Karya yang tercatat rapi lebih mudah dijadikan bukti saat terjadi sengketa, sekaligus lebih menarik sebagai agunan pembiayaan.

Itu sebabnya transparansi pencatatan jadi kunci. Desainer, musisi, pembuat konten, sampai perajin butuh jejak kepemilikan yang jelas ketika karya mereka dipakai pihak lain tanpa izin.

Di sisi lain, integrasi blockchain ke sistem pemerintah menuntut biaya, sumber daya, dan aturan main. Tanpa regulasi yang siap, teknologi ini justru berisiko menambah beban administrasi.

Dessy menutup dengan pesan tegas soal peran teknologi. “Teknologi bukanlah tujuan, melainkan instrumen. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan tata kelola yang mampu memberikan kepastian perlindungan, membangun kepercayaan, meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual serta memastikan bahwa karya dan kreativitas anak bangsa memperoleh penghargaan dan manfaat ekonomi yang semestinya,” katanya.

(FI)

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? β†’

Berita Lainnya untuk Anda

TRENDING Harga iPhone 17 di Indonesia 2026: Varian, Cicilan, Garansi