JAKARTA β Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merombak enam jabatan kepala kepolisian daerah (Kapolda) dalam satu surat telegram. Surat bernomor ST/2598/XI/KEP/2026 itu bertanggal 20 November 2026 dan diteken Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Deni Dharmapala.
Dua daerah yang paling mencolok berubah adalah Papua dan Papua Barat. Irjen Alfred Papare dipindah dari Papua Barat untuk memimpin Polda Papua, menggantikan Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin.
Posisi yang ditinggalkan Alfred langsung diisi Irjen Edfrie R. Maith. Dengan begitu, dua provinsi paling timur Indonesia punya Kapolda baru dalam waktu bersamaan.
Petrus tidak keluar dari struktur Polri. Ia ditugaskan sebagai Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tingkat I di Divisi Hukum (Divkum) Polri. Rotasi ini menambah panjang daftar mutasi pejabat tinggi di tubuh Polri menjelang akhir 2026.
Papua dan Papua Barat paling disorot
Pergantian di Papua dan Papua Barat menarik perhatian karena kedua wilayah itu punya beban tugas berbeda dari Polda di Jawa. Selain menjaga keamanan kota, Polda di sana menangani persoalan perbatasan, konflik kelompok bersenjata, sampai distribusi logistik ke distrik terpencil.
Alfred Papare kini memikul tanggung jawab Polda Papua setelah sebelumnya memimpin Papua Barat. Artinya ia sudah mengenal medan dan karakter persoalan di wilayah timur, meski cakupan Polda Papua jauh lebih luas.
Edfrie R. Maith masuk ke Papua Barat tanpa masa transisi panjang. Ia harus langsung mengikuti ritme pengamanan di provinsi yang memiliki garis pantai panjang dan jalur penerbangan perintis sebagai urat nadi.
Siapa tiga Kapolda lain yang ikut diganti? Surat telegram itu memuat enam jabatan Kapolda yang mengalami pergantian, tetapi rincian nama untuk tiga posisi lainnya belum diuraikan dalam keterangan yang beredar. Yang jelas, jumlahnya genap enam sesuai isi surat.
Kenapa mutasi ini penting bagi masyarakat
Rotasi Kapolda bukan urusan internal korps semata. Kapolda adalah pejabat yang menentukan arah kebijakan keamanan di daerah, mulai dari pengaturan pengamanan unjuk rasa, penanganan kasus narkoba, sampai pengawasan jalur mudik dan distribusi bahan pokok.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah