JAKARTA β Progres pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 2A dan 2B sudah mencapai 53,30% per November 2026. Angka itu disampaikan PT Hutama Karya (Persero), BUMN konstruksi yang mengerjakan ruas penghubung Sumatra Selatan dan Jambi tersebut.
Ruas sepanjang 55,8 kilometer ini jadi bagian dari upaya menembus Tol Trans Sumatra hingga perbatasan Jambi. Progresnya baru sedikit di atas separuh, tetapi pekerjaan struktur besarnya sudah terlihat.
Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan meninjau langsung lokasi proyek pada Rabu, 18 November 2026. Peninjauan mencakup pekerjaan Jembatan Bayung Lencir sepanjang 1,214 kilometer di Seksi 2B dan jembatan perlintasan jalan nasional di Seksi 2A.
Dua lajur tiap arah, kecepatan 100 km per jam
Seksi 2A dan 2B dibangun dengan dua lajur di setiap arah. Ruas ini dirancang untuk kecepatan 100 kilometer per jam dengan perkerasan beton atau rigid.
Pekerjaannya tidak cuma jalan utama. Ada 26 jembatan yang terdiri dari dua tipe jembatan sungai, 10 underpass, dan 14 overpass. Ditambah lagi empat struktur pile slab serta 158 box culvert.
Hutama Karya juga menyiapkan empat tempat istirahat dan pelayanan (TIP) di ruas ini. TIP penting untuk pembaca yang nanti melintas, karena jadi tempat berhenti untuk istirahat, isi bahan bakar, dan beli makanan selama perjalanan jauh.
Setelah tersambung, ruas Betung-Tempino-Jambi akan memperkuat konektivitas jalan tol antara Sumatra Selatan dan Jambi.
Hutama Karya gandeng Kejati Jambi
Pembangunan jalan tol bersinggungan dengan beragam aspek hukum. Mulai dari perizinan, perlintasan dengan jalan dan jaringan utilitas, sampai hubungan kontraktual dengan para pemangku kepentingan.
Karena itu Hutama Karya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Isinya soal penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
PKS diteken Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Sugeng Hariadi. Komisaris Hutama Karya Mukri turut hadir dalam penandatanganan itu.
Lewat kerja sama ini, Kejati Jambi memberi pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Sifatnya preventif, untuk memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).













π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah