SURABAYA β Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Angka itu naik 11,57 persen dibanding UMP 2027 Jawa Timur tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.446.880,68.
Artinya, kenaikannya mencapai Rp283.119,32 per bulan. Ketetapan itu mulai berlaku 1 Januari 2027.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (22/11).
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027. Keputusan ditandatangani di Surabaya pada 21 November 2026.
Di atas inflasi Jatim
Khofifah menjelaskan, kebijakan pengupahan 2027 disusun dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.
Pemerintah provinsi memakai sejumlah indikator ekonomi. Inflasi Jawa Timur tercatat 3,33 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 5,82 persen.
Kenaikan UMP 11,57 persen itu berada di atas angka inflasi. Bagi pekerja, selisih ini menentukan seberapa besar daya beli mereka bertahan tahun depan.
“Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” kata Khofifah.
Rincian UMP Jatim 2027
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| UMP Jawa Timur 2027 | Rp2.730.000 |
| UMP Jawa Timur 2026 | Rp2.446.880,68 |
| Kenaikan nominal | Rp283.119,32 |
| Kenaikan persentase | 11,57 persen |
| Inflasi Jawa Timur | 3,33 persen |
| Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur | 5,82 persen |
| Berlaku | 1 Januari 2027 |
Dasar hukumnya sudah diteken sehari sebelum pengumuman, tepatnya 21 November 2026. Dengan begitu, perusahaan di Jawa Timur punya waktu sekitar enam pekan untuk menyesuaikan struktur gaji sebelum aturan itu berlaku.
Dampak ke pekerja dan pengusaha
Bagi pekerja bergaji minimum, tambahan Rp283.119 per bulan bukan angka kecil. Uang itu setara ongkos transportasi harian sebulan bagi banyak buruh pabrik di kawasan Sidoarjo dan Gresik.
Namun kenaikan ini juga menambah beban pengusaha, khususnya usaha padat karya seperti garmen, alas kaki, dan pengolahan makanan. Kelompok ini biasanya paling terpukul karena upah menyumbang porsi besar dari biaya produksi.
Khofifah menyebut peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, dan iklim usaha. Pernyataan itu dibacakan bersamaan dengan pengumuman angka final, bukan setelah perundingan panjang dengan serikat pekerja.
Yang perlu dicatat, UMP adalah batas bawah. Perusahaan dengan skala upah lebih tinggi tidak wajib menurunkan gaji karyawannya. Sebaliknya, kabupaten dan kota di Jawa Timur tetap menyusun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lazimnya lebih tinggi dari UMP.
Para kepala daerah kini menunggu arahan teknis untuk menetapkan UMK masing-masing. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan biasanya jadi wilayah dengan UMK tertinggi di provinsi ini.
Tahap berikutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur akan mengawasi penerapan aturan ini di lapangan. Perusahaan yang membayar di bawah ketentuan bisa dikenai sanksi sesuai aturan ketenagakerjaan.













π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah