JAKARTA β Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2027 sebesar Rp2.655.454. Angka itu naik 14,10% dari UMP 2026 yang sebesar Rp2.327.386,07.
Kenaikannya Rp328.068. Persentase itu jadi rekor tertinggi dalam sedekade terakhir. Hampir dua kali lipat kenaikan tahun ini.
Luthfi mengumumkan penetapan itu di Kabupaten Jepara pada Sabtu (21/11/2026). “Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027,” katanya saat mengumumkan.
Angka ini jadi patokan gaji terendah bagi pekerja di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah. Bagi buruh yang baru masuk pasar kerja, besaran ini adalah batas bawah yang harus dibayar perusahaan. Bagi pengusaha, kenaikan dua digit berarti tambahan beban upah yang langsung terasa di arus kas awal tahun.
Empat unsur dewan pengupahan
Luthfi menjelaskan, penetapan melalui pembahasan di dewan pengupahan. Forum itu melibatkan empat unsur: pengusaha yang diwakili Apindo dan Kadin, serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah, serta pakar dan akademisi.
“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10%,” ujar Luthfi.
Keputusan diambil setelah pembahasan lintas kepentingan. Pemerintah provinsi menyebut kenaikan ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh. Harapannya, kesejahteraan naik diiringi produktivitas yang ikut naik.
Pemprov juga berharap industri di Jawa Tengah tumbuh dan maju. Dampaknya diharapkan sampai ke peningkatan investasi, perluasan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah.
Lonjakan dibanding tahun-tahun sebelumnya
Kenaikan 14,10% tahun depan jauh di atas pola beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2017 hingga 2026, kenaikan UMP Jateng bergerak di kisaran 0,78% sampai 8,71%.
Pada 2026, UMP Jateng naik 7,28%. Tahun sebelumnya, 2025, naik 6,50%. Adapun 2024 hanya naik 4,02%, dan 2022 tercatat naik 0,78%, kenaikan paling tipis dalam satu dekade.
Artinya, persentase tahun depan hampir dua kali lipat kenaikan 2026. Bandingkan dengan 2024 yang hanya naik 4,02%.
| Tahun | UMP Jateng | Kenaikan |
|---|---|---|
| 2027 | Rp2.655.454 | 14,10% |
| 2026 | Rp2.327.386,07 | 7,28% |
| 2025 | Rp2.169.349 | 6,50% |
| 2024 | Rp2.036.947 | 4,02% |
| 2023 | Rp1.958.169,69 | 8,01% |
| 2022 | Rp1.812.935 | 0,78% |
| 2021 | Rp1.798.979 | 3,27% |
| 2020 | Rp1.742.015 | 8,51% |
| 2019 | Rp1.605.396 | 8,03% |
| 2018 | Rp1.486.065 | 8,71% |
| 2017 | Rp1.367.000 | – |
Dampak langsung ke pekerja dan pabrik
Kenaikan UMP langsung menyentuh dua pihak. Pekerja bergaji minimum di sektor manufaktur, tekstil, dan alas kaki akan menerima upah baru mulai awal tahun depan. Jawa Tengah termasuk wilayah dengan banyak pabrik padat karya, jadi kenaikan ini menjangkau jumlah pekerja yang besar.
Kenaikan tersebut tidak hanya menyangkut gaji pokok. Perusahaan biasanya menyesuaikan pula komponen upah yang dihitung dari UMP, seperti upah lembur, tunjangan, dan perhitungan pesangon.
Di sisi lain, pengusaha menanggung tambahan biaya upah. Sebagian akan menyesuaikan harga jual atau meninjau ulang rencana rekrutmen. Pemerintah berharap sebaliknya: kenaikan upah memacu produktivitas dan daya beli, lalu memutar ekonomi daerah.
Angka 14,10% juga memberi sinyal ke provinsi lain. Dewan pengupahan daerah lain yang belum menetapkan UMP 2027 akan berhadapan dengan tuntutan serupa dari serikat buruh. Bila mengikuti pola Jateng, kenaikan UMP 2027 berpotensi jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah