JAKARTA β DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026. Pengesahan ini mengakhiri penantian 18 tahun dan membuka jalan bagi negara untuk mengambil alih kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Namun kewenangan baru itu bukan tanpa catatan. Managing Partner AHP Lawfirm, Anton Hariyadi, mengingatkan bahwa perampasan aset bukan sekadar soal negara bisa menyita. Ada tiga hal yang harus dipastikan sekaligus: pembuktian keterkaitan aset dengan kejahatan, perlindungan hak pihak yang berkepentingan, dan pencegahan agar kewenangan penegak hukum tidak dipakai sewenang-wenang.
“Perampasan aset tidak semata-mata menyangkut kemampuan negara mengambil alih kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan,” tulis Anton dalam pandangannya, Minggu (22/11/2026).
Korupsi masih jadi pintu utama
Dalam UU yang baru disahkan, korupsi tetap menjadi cakupan utama perampasan aset. Pasal 4 ayat (3) menambahkan enam kelompok tindak pidana lain yang juga bisa dikenai perampasan.
Keenamnya: narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Daftar itu lebih pendek dari usulan awal yang mencakup 13 kriteria tindak pidana di luar korupsi. Penyempitan ini disebut Anton patut dicermati, terutama pada kategori penipuan dan penggelapan.
“Rumusan yang menggunakan unsur sarana teknologi informasi dan/atau dampak terhadap perekonomian masyarakat luas tidak semestinya dipahami sebagai dasar untuk menjangkau seluruh tindak pidana penipuan atau penggelapan,” ujarnya.
Artinya, penipuan biasa tidak otomatis masuk. Penyidik mesti membuktikan unsur teknologi informasi atau dampak ekonomi luas lebih dulu. Tanpa batas yang jelas, aparat berisiko menafsirkan aturan ini dengan cara berbeda-beda.
Dukungan publik tinggi, tapi bersyarat
Harapan masyarakat terhadap UU ini memang besar. Survei Voxpol Center yang dirilis pada 2026 menyebut mayoritas responden mendukung UU Perampasan Aset.
Dukungan itu masuk akal. Pada sejumlah tindak pidana, aset hasil kejahatan kerap dipindahkan, disembunyikan, dialihkan, atau dikonversi. Mekanisme pidana biasa sering kalah cepat menghadapi manuver semacam itu.














































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah