JAKARTA β Tiga jenderal yang berstatus tersangka kasus dugaan makar dicopot dari jabatannya di Polri. Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026.
Ketiganya dipindahkan ke posisi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri, jabatan yang biasa disebut tempat penugasan di luar struktur operasional. Artinya, mereka tidak lagi memegang kendali satuan maupun fungsi strategis di institusi.
Yang pertama, Irjen Polisi Ahrie Sonta. Ia dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hukum Polri menjadi Pati Yanma Polri. Posisi yang ditinggalkannya kini diisi Iksantyo Bagus Pramono.
Berikutnya Irjen Eko Hadi Santoso. Sebelum mutasi, ia menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat. Kini ia juga tercatat sebagai Pati Yanma Polri.
Nama ketiga adalah Irjen Slamet Uliandi. Ia menyusul dua rekannya ke posisi yang sama, Pati Yanma Polri. Mutasi ini ditandatangani Kapolri Suyudi Ario Seto.
Tersangkut kasus dugaan makar
Ahrie Sonta dan Eko Hadi terjerat kasus dugaan makar terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh penting lain. Keduanya ditetapkan tersangka bersama eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Belakangan, status mereka berkembang. Para tersangka akan ikut diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan kasus tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyampaikan hal itu usai penggeledahan sebuah rumah di kawasan Bogor, Jumat (20/11) malam.
“Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan yang juga menjadi, yang menjadi saksi pada kasus tindak pidana makar,” ujar Susatyo seperti dikutip dari pernyataannya.
Jalur etik Eko Hadi sudah tuntas lebih dulu. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), atau pemecatan, kepadanya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Keputusan itu diambil majelis KKEP setelah sidang berlangsung sembilan jam. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasilnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).
“Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.
Majelis menilai Eko Hadi terbukti melanggar kode etik dalam kasus penyadapan ilegal. Sembilan orang saksi dihadirkan dalam sidang etik itu, termasuk saksi yang meringankan.
Dampak ke institusi dan publik
Rotasi ini penting bagi publik karena menyangkut orang-orang yang masih berperkara. Ketiganya kini berstatus Pati Yanma, bukan pejabat yang mengendalikan anggaran, personel, atau kebijakan teknis.
Bagi masyarakat yang mengikuti kasus ini, posisi baru tersebut membuat mereka tidak lagi memegang wewenang atas data dan sistem yang jadi pokok perkara penyadapan. Pengawasan publik jadi lebih mudah karena fokus jabatan mereka hilang.
Di sisi lain, mutasi tidak menghapus status hukum. Proses pidana tetap berjalan di Bareskrim, termasuk rencana pemeriksaan mereka sebagai saksi.
Polri juga belum mengumumkan apakah kursi Kepala Divisi Hukum yang kini diisi Iksantyo Bagus Pramono akan membawa arah baru dalam penanganan perkara yang melibatkan jenderal aktif.
Yang jelas, surat telegram 20 November itu menempatkan tiga nama besar di posisi tenang. Sementara penyidik menyiapkan pemeriksaan berikutnya, publik menunggu apakah kasus dugaan makar ini berujung ke pengadilan atau berhenti di tingkat penyelidikan.













































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah