JAKARTA β Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memindahkannya menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.
Ahrie bukan sembarang jenderal bintang dua. Ia salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mutasi ini menyentuh tiga tersangka sekaligus, jadi bukan rotasi biasa.
Dua tersangka lain ikut digeser ke posisi yang sama. Irjen Pol Eko Hadi Santoso, yang sebelumnya Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, kini juga Pati Yanma. Irjen Pol Slamet Uliandi, yang menjabat Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur, mengalami nasib serupa.
Jabatan Kadivkum Polri tidak kosong lama. Brigjen Iksantyo Bagus Pramono mengisi kursi itu. Sebelumnya ia menjabat Karosundokinfokum Divkum Polri.
Tiga tersangka, satu surat telegram
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Sasaran penyadapan disebut tidak main-main: sejumlah politisi, pengusaha, pimpinan organisasi kemasyarakatan, hingga media.
Ada satu nama lagi yang masuk daftar tersangka. Yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ahrie dan Eko sudah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Hasilnya berat: keduanya diputuskan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Tapi keduanya belum menerima putusan itu. Ahrie dan Eko mengajukan banding.
Soal penahanan, tiga tersangka β Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta β ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Slamet Uliandi berbeda. Ia masih menjalani tahanan rumah karena sakit.
Kenapa mutasi ini penting bagi publik
Kasus penyadapan ini menyangkut orang nomor satu di Indonesia. Ketika tiga jenderal yang jadi tersangka justru berstatus Pati Yanma, pertanyaannya sederhana: apakah proses hukum jalan terus atau perlahan mengendur?
Pati Yanma adalah posisi di luar struktur operasional. Tidak memimpin satuan, tidak memegang penyidikan. Bagi pembaca, keputusan ini menentukan seberapa serius negara menindak penyadapan terhadap pejabat, pengusaha, dan wartawan.
Perlu diingat, ketiganya masih tersangka. Status itu belum berubah jadi terdakwa di pengadilan. Banding etik Ahrie dan Eko juga belum diputus.
Yang jelas, Kapolri memilih merombak posisi sebelum urusan etik dan pidana tuntas. Brigjen Iksantyo kini memegang Divisi Hukum, divisi yang menangani seluk-beluk aturan di institusi yang tengah jadi sorotan.
Bagi publik, dampaknya terasa pada dua hal. Pertama, kejelasan nasib kasus penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri. Kedua, transparansi Polri saat anggotanya sendiri jadi tersangka.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi soal alasan penempatan ketiganya di Yanma. Surat telegram hanya menuliskan posisi baru, tanpa penjelasan.
Ahrie, Eko, dan Slamet kini berstatus Pati Yanma. Sementara itu, Listyo Sigit, Eko, dan Ahrie tetap di Rutan Mako Brimob, dan Slamet di tahanan rumah. Proses banding etik Ahrie serta Eko masih menjadi babak berikutnya yang ditunggu.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah