Lanjut dia, ke depan, Partai Nusantara akan mendidik kader-kader di seluruh Indonesia, untuk mengedukasi publik bagaimana berpolitik yang baik, santun, cerdas.
“ Tak kalah penting, membangun komitmen semua pasangan calon kepala daerah untuk menciptakan pilkada aman, sejuk dan edukatif. Jika langkah ini dilakukan, saya meyakini, Insha Allah potensi konflik itu bisa diminimalisir,” terangnya.
Dalam beberapa hari terakhir ini, publik diramaikan dengan persoalan acara Habib Rizieq Shihab, yang berimbas dicopotnya dua Kapolda, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya untuk klarifikasi, karena dinilai melakukan pembiaran acara yang melanggar protokol kesehatan, Suriyanto mengatakan, sebagai warga negara saya perlu mengingatkan bahwa negara ini memiliki aturan-aturan yang harus dijunjung dan ditaati.
“ Sangat disayangkan, dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di acara Habib Rizieq kemarin, terlontar pernyataan yang kurang pantas, mendoakan pemimpin negara dengan doa yang tidak baik. Dalam agama Islam, agama yang kita yakini, melaknat dan mendoakan yang tidak baik bagi sesama muslim, itu dilarang. Jangan kemudian, kita seenaknya bicara tanpa rambu-rambu dengan mengatas namakan demokrasi,” ucap dia.
Demokrasi, kata pakar hukum pers ini, bukan berarti bebas sebebasnya untuk bicara dan mengeluarkan pendapat sehingga dapat mengusik dan berdampak memecah tatanan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia yang sejak diproklamirkan kemerdekaan hingga hari ini.
Suriyanto berpandangan, Indonesia sebagai negara yang menganut Pancasila Bhineka tunggal Ika dan UUD 1945 yang dilahirkan dari berbagai agama,suku dan kebudayaan tiada satu kelompok atau tokoh apapun yang dapat melakukan hal hal yang dapat membelah bangsa ini.
“ Bicara demokrasi, kita harus mampu memaknainya secara luas. Demokrasi itu tidak sebatas pada tataran politik saja, namun beragam hal termasuk aturan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan demokrasi, termasuk bagaimana memperkokoh konstruksi moral, karena menyangkut pertanggung jawaban,” kata Suriyanto.
“ Perbedaan dan ketidak sepahaman dalam berbangsa dan bernegara dimanapun negaranya ada aturan hukum berdasarkan konstitusi di negaranya, kritik dan koreksi terhadap negara dan pemerintah itu hal yang lumrah dan biasa di negara tang menganut demokrasi,tetapi menjadi tidak wajar bila hal tersebut dilakukan dengan nyinyir yang berlebihan, apa lagi hingga merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara dan dilakukan oleh tokoh. Marilah kita kritik pemerintah dengan santun dan bermartabat, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan,” paparnya.(red)