Pengertian Informasi Publik Berdasarkan UU 14 Tahun 2008

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
rencana awal investasi asing;
proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan internasional;
korespondensi diplomatik antarnegara;
sistem komunikasi dan persandian dipergunakan dalam menjalankan internasional; dan/atau
perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

riwayat dan kondisi anggota keluarga;
riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
1. putusan badan peradilan;
2. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
3. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
4. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
5. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
6. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
7. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pengertian Informasi Publik Berdasarkan UU 14 Tahun 2008

Artikel Untuk Anda

🔗 Artikel Terkait

Harapan dan Tantangan Menuju Target PLTS 100 GW: Kunci Transisi Energi Nasional

MDP Jangan Menjadi Mesin Kriminalisasi Dokter

Hukum Progresif: Ketika Terlalu Sibuk Mengutip Pasal, Tujuan Hukum Justru Terlupakan

Jangan Ulangi 1998: Demokrasi Membutuhkan Kewaspadaan, Bukan Adu Domba

Ketika Fakta Hukum Tak Bisa Dipatahkan, Permohonan Maaf Pun Dipelintir Menjadi Kemenangan

Prancis Buktikan Nuklir Mampu Menurunkan Emisi dalam Skala Nasional

Era On Call Sudah Berakhir?Pelayanan Gawat Darurat Modern Menuntut Kehadiran Dokter Spesialis di Rumah Sakit

Propaganda Dalam Bentuk Orkestrasi Hilangnya 300 Ton Timah Hasil Sitaan Negara

🎁 Apresiasi