Dosen dan praktisi hukum ini juga mengungkapkan, tidak bertanggungjawabnya oknum pengurus provinsi yang mendapat tugas untuk mewakili provinsi dalam Konferkab di Kabupaten Bangka.
“Konferensi di Kabupaten Bangka itu, ketika jagoannya kalah dalam penghitungan suara pantaskah pengurus provinsinya yang diutus bertugas saat itu kabur meninggalkan acara di Batu Bedaun? Untung saya datang kemudian menyerahkan pataka kepada ketua terpilih dan menutup acara konferensi. Banyak saksi dan bukti tentang hal itu semua, hanya saja sebagian dari mereka diam menyembunyikan kebenaran itu dan terseret dalam pusaran kebatilan. Jadi yang tidak mengerti berorganisasi itu siapa? Yang menghambat organisasi itu siapa? Justru saya menjaga marwah organisasi dan tidak mau organisasi disusupi mantan pengurus organisasi terlarang,” ucapnya.
Agus mengaku sudah berusaha menggalang persatuan antar para anggota PWI yang dibelah dengan mengkotak-kotakan. Namun akhirnya tidak sedikit anggota yang kemudian mengundurkan diri dan bergabung ke organisasi lain yang lebih fair karena seolah tidak dianggap dalam organisasi.
“Memimpin organisasi dengan gaya like and dislike dilakukan, saya tidak setuju, hasilnya itu satu persatu anggota pindah bergabung ke organisasi lain. Dan ketika mau konferensi malah wartawan yang mengaku senior justru ujug-ujug muncul mencari tempat dan simpati, sebelumnya 6 tahun terakhir kemana bung menghilang? Ketika dulu kalah bertarung malah meninggalkan organisasi dan tidak aktif,” sindirnya.
Mengenai pernyataan pemecatan dan pencabutan kompetensinya, Agus melanjutkan hal itu sah-sah saja disampaikan, termasuk jika ingin mengusulkannya.
“Namun harusnya dapat berkaca dulu lah, dilantik saja belum sudah mau mecat anggota. Katanya senior dua kali menjadi sekretaris masa sih tidak tau peraturan organisasi dan main tabrak-tabrak saja, padahal PD/PRT itu ada sebagai pijakan bukan asal cuap seperti orang kalap. Sebenarnya ini memalukan, namun saya tidak dianjurkan sahabat-sahabat saya untuk diam melihat serangan dan fitnah terhadap saya, ya sudah saya ladeni. Saya kebetulan lawyer ya, selain tengah mengumpulkan bukti-bukti ITE terkait fitnah terhadap saya, kemudian ada perudungan, juga tidak menutup kemungkinan saya akan ke Komnas HAM karena hak memilih dan hak dipilih saya sebagai warga negara telah dirampas dan dizholimi,” tandas Agus.
Ia menegaskan, klarifikasi dan konfirmasi yang diminta wartawan untuk perimbangan berita ini sengaja dirinya tidak menyebutkan nama satu pun orang.
“Karena saya menjunjung tinggi hukum dan taat hukum. Saya yakin penyidik di Polda Babel tidak terpengaruh dengan berita-berita alasan pembenar yang dilakukan para pihak, karena penyidik sudah terbiasa dan pandai menegakan hukum sesuai relnya. Bahkan ketika polemik berita muncul yang ada justru akan menuai masalah baru seperti tindak pidana ITE atau bentuk lainnya yang mengintai pelaku baru,” pungkas Agus.
Sementara itu, Dr. M. Adystia Sunggara, SH, MH, M.Kn selaku Penasihat Hukum Agus Hendrayadi mengatakan, para pihak harus dapat membedakan dan memisahkan persoalan kriminal dengan organisasi. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang dilakukan kepolisian.
“Pisahkan soal kriminal dengan soal organisasi. Intinya dugaan pemalsuan tandatangan menimbulkan suatu hak keanggotaan PWI secara mekanisme. Mari kita hormati saja proses hukum,” kata Adystia. (**)