Penertiban Tambang Ilegal Oleh Tim Gabung APH Disinyalir Mengatur Ulang Jatah Koordinasi Untuk Para Oknum
Bangka Belitung, Journalarta.com – Roadshow PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ke lokasi tambang ilegal tampaknya belum membuat oknum koordinator tambang timah ilegal takut untuk mengkoordinir penambangan pasir timah tanpa ijin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, justru moment tersebut tanpa sadari Pj Gubernur Babel dimanfaat oleh oknum tertentu dan cukong timah.
Buktinya, salah satu penambangan ilegal kembali beraktifitas meskipun itu di lahan milik pribadi seorang pengusaha buah terkemuka di Pangkalpinang, meskipun sebelumnya sudah mendapat peringatan keras dari Pj. Gubernur Kep Babel Ridwan Djamaluddin beberapa waktu yang lalu.
Bahkan, tim gabungan terdiri dari Sat Pol PP, Subdenpom Bangka dan Polres setempat sempat melakukan penertiban beraktivitas penambangan pasir timah ilegal di desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Induk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun nyatanya terpantau saat ini masih kembali beraktifitas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun jejaring media ini, terkuak penertiban tersebut disinyalir hanya untuk mengatur jatah uang “koordinasi” untuk oknum-oknum masyakarat maupun oknum APH setempat, dan selain untuk mengatur satu pintu pasir timah dari aktifitas tambang ilegal itu hanya ditampung atau dibeli oleh cukong timah atau kolektor timah tertentu saja.
Informasi yang diterima redaksi mengungkapkan kegiatan penambangan timah ilegal di lahan milik ACN yang terletak di desa Kace Timur berbatasan dengan desa Konghin itu mulai beroperasi kembali pasca mendapat peringatan keras dari PJ Gubernur Babel, Kamis(18/8/2022).
Narasumber yang sempat dihubungi jejaring media KBO Babel mengatakan bahwa kegiatan penambangan timah ilegal di lahan milik ACN sudah mulai beroperasi hampir sepekan dengan jumlah ponton rajuk mencapai 100 Ponton dan dikoordinir oleh oknum ormas dibantu oknum warga lainnya serta oknum APH.
“Kemarin saya pernah bekerja di lokasi ACN dan menambang disitu, uang masuk dikenakan sebesar RP.500 ribu per minggu dan wajib dibayarkan sebelum bekerja dan berlaku untuk seluruh penambang yang ingin menambang disitu, seminggu yang lalu kami sempat berhenti karena kabarnya pengurus koordinasi tambang yang sebelumnya mendapat peringatan dari PJ Gubernur Babel”, ungkap BJ.