“Perlu disadari bersama, PT Timah telah berupaya menahan diri untuk menjaga situasi tetap kondusif. Namun, sebagai pemilik IUP yang telah memenuhi semua aturan yang berlaku, sudah sepantasnya PT Timah diberi ruang untuk menjalankan operasinya di wilayah IUP sendiri,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Timah bersifat legal dan didasarkan pada IUP yang sah.
“Ini adalah penambangan yang LEGAL, bukan kegiatan tambang ilegal. PT Timah selalu mengedepankan kepastian berusaha sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.
Komitmen PT Timah Tbk Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Selain itu, Riki juga menyoroti peran PT Timah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
Ia menjelaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah operasinya.
“PT Timah selalu terbuka dalam hal komunikasi dengan masyarakat. Kami berusaha menyerap aspirasi mereka agar kontribusi perusahaan dapat dirasakan secara maksimal. Kami melihat pentingnya ruang diskusi agar semua pihak mendapatkan manfaat dari kehadiran PT Timah di wilayah tersebut,” jelasnya.
Pentingnya Keseimbangan Dalam Pengambilan Keputusan
Polemik yang terjadi terkait IUP PT Timah di Beriga mencerminkan betapa pentingnya keseimbangan dalam pengambilan keputusan.
Pansus DPRD Babel diharapkan dapat memainkan perannya dengan bijak, dengan tidak hanya memfokuskan perhatian pada satu kelompok tertentu melainkan juga mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat.
Dalam konteks ini, keputusan Pansus akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan operasional PT Timah serta dampak sosial ekonomi di Beriga.
Seperti yang disampaikan oleh IKT, harapan masyarakat yang mendukung penambangan tidak boleh diabaikan begitu saja mengingat banyak yang melihat tambang ini sebagai jalan untuk keluar dari kesulitan ekonomi.
Ke depannya, Pansus DPRD Babel diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi yang adil, seimbang, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
Hasil dari pembahasan ini tidak hanya akan mempengaruhi nasib PT Timah, tetapi juga perekonomian masyarakat Desa Beriga yang masih sangat bergantung pada sektor pertambangan timah. (*/KBO Babel)