Deswi meminta aparat dan PT Timah Tbk agar tidak hanya diam. Menurutnya, klaim bahwa tambang ilegal dilakukan demi kepentingan masyarakat hanyalah alasan untuk membungkus keserakahan segelintir orang.
“Timahnya lari ke mana tidak jelas. Tidak ada dampaknya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Tengah, hanya memperkaya segelintir orang,” tegasnya.
Potensi Bencana yang Mengintai
Deswi mengingatkan kembali kejadian banjir besar pada awal Februari 2016 yang merendam sebagian wilayah Kecamatan Koba akibat jebolnya tanggul kolong Jongkong 12 Nibung.
Banjir tersebut melumpuhkan perekonomian, merusak infrastruktur, bahkan sempat menenggelamkan sebagian gedung Pasar Modern Koba.
“Apakah itu murni bencana alam? Tentunya tidak. Itu karena kelalaian manusia yang serakah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa situasi di kolong Kenari dan sekitarnya saat ini berpotensi memicu bencana serupa.
“Retakan di sekitar area tambang sudah banyak. Tinggal menunggu waktu saja sebelum bencana terjadi. Apakah nanti ini juga akan disebut bencana alam, atau sudah saatnya bos-bos tambang ilegal itu ditangkap? Berani tidak APH?” tantangnya.
Diamnya Aparat dan PT Timah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polres Bangka Tengah terkait maraknya tambang ilegal di kawasan Merbuk, Kenari, dan Pungguk.
Pertanyaan besar pun mencuat: Apakah ini murni kelalaian, atau ada unsur pembiaran? Jika tambang ilegal terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang dirugikan, tetapi juga masyarakat yang hidupnya semakin terancam oleh bencana dan ketimpangan sosial. (*/KBO Babel)
Cek Berita dan Artikel JOURNALARTA lainnya di Google News