Mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggugat Departemen Kehakiman AS (DoJ) dalam upaya mencegah perilisan transkrip dan rekaman audio wawancara yang memperlihatkan kelemahannya dalam mengingat berbagai hal. Rekaman kontroversial ini disebut-sebut turut berkontribusi menghancurkan kampanye pemilihan ulangnya pada 2024.
Gugatan yang diajukan Biden menargetkan rekaman wawancara dekade lalu dengan penulis biografinya, yang kemudian jatuh ke tangan Robert Hur, jaksa khusus yang ditugaskan menyelidiki dugaan penanganan dokumen rahasia secara tidak tepat oleh Biden. Mantan presiden berusia 82 tahun itu mendalilkan bahwa pengungkapan rekaman tersebut akan melanggar hak privasinya.
Latar Belakang Penyelidikan Dokumen Rahasia
Penyelidikan terhadap Biden bermula dari temuan sejumlah dokumen rahasia di kediamannya dan kantor pribadinya pasca-masa jabatan sebagai wakil presiden. Departemen Kehakiman lantas menunjuk Robert Hur sebagai jaksa khusus independen untuk menginvestigasi kasus ini pada akhir 2022.
Dalam proses penyelidikan, Hur mengakses rekaman wawancara lama antara Biden dengan Mark Zwonitzer, penulis yang ditugaskan menulis memoar mantan presiden. Percakapan tersebut merekam berbagai diskusi pribadi, termasuk momen-momen yang kemudian memperlihatkan kesulitan Biden dalam mengingat tanggal, nama, dan detail penting lainnya.
Laporan Hur yang dirilis Februari 2024 tidak merekomendasikan tuntutan pidana terhadap Biden, namun menggambarkannya sebagai pria lanjut usia dengan ingatan yang melemah. Deskripsi tersebut memicu kontroversi besar dan dimanfaatkan lawan-lawan politiknya untuk mempertanyakan kemampuan kognitifnya memimpin negara.
Dampak Terhadap Kampanye Pemilu 2024
Isu kelupaan Biden yang terekspos dalam laporan Hur menjadi salah satu faktor krusial yang melemahkan posisinya dalam pemilihan presiden 2024. Partai Republik gencar menggunakan temuan ini sebagai senjata politik, mempertanyakan ketajaman mental Biden di usia 81 tahun saat kampanye berlangsung.
Berbagai jajak pendapat menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap Biden pasca-perilisan laporan Hur. Bahkan sebagian pendukung Demokrat mulai mempertanyakan apakah Biden adalah kandidat terkuat untuk menghadapi Donald Trump yang kembali mencalonkan diri.
Kini, dengan gugatan barunya, Biden berupaya mencegah kerusakan reputasi lebih lanjut. Pihaknya berargumen bahwa perilisan rekaman audio lengkap—berbeda dengan transkrip tertulis yang sudah beredar—akan memberikan konteks tambahan yang bisa disalahgunakan untuk kampanye hitam.
Kubu hukum Biden menegaskan rekaman tersebut berisi informasi sangat pribadi yang tidak relevan dengan penyelidikan pidana dan seharusnya dilindungi oleh hak privasi mantan kepala negara. Mereka khawatir audio tersebut akan dipotong dan disebarkan di media sosial dalam konteks yang menyesatkan.
Departemen Kehakiman belum memberikan komentar resmi terkait gugatan ini. Namun, secara historis, lembaga tersebut memiliki kewenangan luas dalam mengelola bukti penyelidikan dan kerap menghadapi tekanan untuk transparan kepada publik, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi.
Pakar hukum konstitusi menilai gugatan Biden menghadapi tantangan besar, mengingat preseden pengadilan AS cenderung mendukung keterbukaan informasi dalam penyelidikan yang melibatkan kepentingan publik. Namun, argumen privasi bisa menjadi pertimbangan, terutama jika rekaman berisi informasi medis atau keluarga yang sensitif.
Kasus ini menambah daftar panjang drama hukum yang melibatkan para mantan presiden AS dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan polarisasi politik yang semakin tajam di negara adidaya tersebut.
Sumber: The Guardian (baca selengkapnya)
Sumber: The Guardian (baca selengkapnya)
