Gubernur California Gavin Newsom mengambil langkah kontroversial dengan memungut pajak 100 persen terhadap warga negara bagian yang menerima dana dari program kontroversial Presiden Donald Trump senilai 1,78 miliar dolar AS (sekitar Rp28 triliun). Kebijakan ini merupakan upaya Newsom menggagalkan rencana Trump mendistribusikan dana kompensasi kepada para pendukungnya, termasuk pelaku kerusuhan Capitol 6 Januari 2021.
Pada Mei lalu, Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DoJ) mengumumkan pembentukan dana yang dijuluki “anti-weaponization fund” senilai 1,776 miliar dolar. Dana ini diklaim sebagai kompensasi bagi mereka yang menjadi “korban lawfare dan weaponisasi sistem hukum”. Namun hingga kini, kriteria pasti siapa yang berhak menerima dana tersebut masih belum jelas, memicu kekhawatiran dana akan disalahgunakan untuk kepentingan politik Trump.
Strategi Newsom Blokir Dana Trump
Newsom, tokoh Partai Demokrat yang kerap berseberangan dengan Trump, merancang skema pajak radikal untuk menggagalkan distribusi dana di wilayah California. Dengan memungut pajak 100 persen, secara efektif warga California yang menerima dana tersebut tidak akan mendapatkan sepeser pun—seluruh uang akan masuk ke kas negara bagian.
Langkah ini mencerminkan eskalasi ketegangan politik antara pemerintah federal di bawah Trump dan negara bagian liberal seperti California. Newsom memandang dana kontroversial tersebut sebagai upaya Trump menggunakan uang publik untuk membayar loyalitas politik, bukan untuk keadilan hukum yang sesungguhnya. Konflik serupa juga pernah terjadi dalam berbagai gugatan politik di era sebelumnya, menunjukkan betapa tajamnya perpecahan politik Amerika Serikat saat ini.
Kontroversi Dana “Anti-Weaponization”
Dana senilai 1,776 miliar dolar ini—angka yang merujuk pada tahun kemerdekaan Amerika—dinilai banyak pengamat sebagai propaganda politik Trump. Istilah “weaponization” atau “senjataisasi sistem hukum” adalah narasi yang kerap digunakan Trump dan pendukungnya untuk menyerang lawan politik yang menggunakan jalur hukum melawan mereka.
Kekhawatiran utama adalah dana ini berpotensi mengalir kepada pelaku kerusuhan Capitol 6 Januari yang kini tengah menjalani proses hukum. Para kritikus menganggap pemberian kompensasi kepada mereka yang terlibat kerusuhan sebagai bentuk legitimasi terhadap tindakan kekerasan politik. Trump sendiri telah berjanji akan memberikan grasi kepada para pendukungnya yang ditangkap pascakerusuhan tersebut.
Departemen Kehakiman belum merilis daftar lengkap penerima dana, namun sumber dari dalam pemerintahan mengindikasikan bahwa sebagian besar akan diberikan kepada individu dan kelompok yang mendukung agenda politik Trump. Transparansi proses seleksi penerima dana juga dipertanyakan, mengingat tidak ada kriteria objektif yang dipublikasikan kepada masyarakat.
Selain California, beberapa negara bagian Demokrat lainnya juga dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah serupa untuk memblokir distribusi dana kontroversial ini. Namun California, sebagai ekonomi terbesar kelima dunia dan basis kekuatan Partai Demokrat, menjadi garda terdepan perlawanan terhadap kebijakan Trump.
Langkah Newsom ini diprediksi akan memicu gugatan hukum dari pemerintah federal. Pertarungan hukum antara negara bagian dan pemerintah pusat kemungkinan akan berakhir di Mahkamah Agung, yang saat ini didominasi hakim konservatif pilihan Trump. Namun Newsom tampak yakin dengan landasan konstitusional kebijakannya, mengingat negara bagian memiliki kewenangan luas dalam mengatur sistem perpajakan lokal.
Kebijakan pajak 100 persen ini juga menjadi sinyal keras bahwa California tidak akan tinggal diam terhadap apa yang mereka anggap sebagai penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan politik partisan. Bagi Newsom, ini bukan hanya soal pajak, tetapi tentang prinsip akuntabilitas dan integritas pengelolaan uang rakyat di tengah polarisasi politik Amerika yang kian tajam.
Sumber: The Guardian (baca selengkapnya)
Sumber: The Guardian (baca selengkapnya)
