Jutaan warga Ethiopia bergerak menuju tempat pemungutan suara pada 1 Juni 2026 dalam pemilihan umum yang menjadi ujian krusial bagi pemerintahan Perdana Mentera Abiy Ahmed. Pemilu kali ini berlangsung dalam bayang-bayang konflik berkepanjangan, fragmentasi etnis yang mendalam, dan pertanyaan serius tentang kredibilitas proses demokrasi di negara berpenduduk lebih dari 120 juta jiwa ini.
Partai berkuasa yang dipimpin Abiy Ahmed menyatakan keyakinan tinggi akan meraih kemenangan. Pemerintah mempromosikan pemilu ini sebagai langkah penting menuju apa yang mereka sebut sebagai “demokrasi sejati” Ethiopia. Namun optimisme tersebut dihadapkan pada realitas pahit: sejumlah partai oposisi dikecualikan dari kompetisi, dan kekerasan mencegah pemungutan suara di puluhan konstituensi di seluruh negara.
Bagi Ethiopia—negara dengan sejarah panjang ketegangan antar-etnis dan konflik regional—pemilu ini bukan sekadar ritual demokrasi lima tahunan. Hasilnya akan menentukan apakah Ethiopia dapat keluar dari siklus konflik yang telah menewaskan ribuan orang sejak Abiy berkuasa pada 2018, atau justru semakin terpecah di tengah persaingan politik yang didominasi identitas etnis dan regional.
Latar Belakang: Ethiopia di Bawah Kepemimpinan Abiy Ahmed
Abiy Ahmed naik ke tampuk kekuasaan pada April 2018 dengan gelombang harapan besar. Sebagai pemimpin muda yang karismatik, ia menjanjikan reformasi politik, rekonsiliasi etnis, dan pembukaan ruang demokrasi yang lebih luas. Langkah awalnya membebaskan ribuan tahanan politik, mengakhiri perang dengan Eritrea yang berujung pada Hadiah Nobel Perdamaian 2019, dan membuka ekonomi Ethiopia bagi investasi asing.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, narasi harapan tersebut berubah dramatis. Ethiopia terperosok ke dalam konflik internal yang brutal, terutama perang saudara di wilayah Tigray yang dimulai November 2020. Konflik tersebut menewaskan ratusan ribu orang, memicu krisis kemanusiaan masif, dan mengundang kecaman internasional atas dugaan kekejaman perang dan pelanggaran hak asasi manusia.
Di wilayah lain seperti Oromia, Amhara, dan Benishangul-Gumuz, kekerasan berbasis etnis terus berkobar. Kelompok milisi bersenjata beroperasi di berbagai zona, dan pemerintah federal kesulitan mempertahankan otoritas di wilayah-wilayah terpencil. Kondisi keamanan yang rapuh inilah yang menjadi latar belakang penyelenggaraan pemilu 2026.
Menurut Samuel Getachew, jurnalis dan komentator politik Ethiopia, konsolidasi kekuasaan Abiy sejak 2018 telah mengubah lanskap politik negara tersebut. Partai Kemakmuran—partai yang dibentuk Abiy dengan menggabungkan aliansi koalisi etnis lama—kini mendominasi panggung politik nasional, sementara oposisi terpecah dan termarjinalkan.
Tantangan dan Kontroversi Pemilu 2026
Pemilu 2026 dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang mempertanyakan legitimasinya sebagai kontestasi demokratis yang inklusif dan adil. Salah satu isu paling mencolok adalah eksklusi beberapa partai oposisi dari kompetisi. Baik karena alasan administratif maupun tekanan politik, sejumlah kelompok politik tidak dapat mendaftarkan kandidat mereka, sehingga mempersempit pilihan bagi pemilih.
Kekerasan juga menjadi faktor penghambat utama. Di puluhan konstituensi, terutama di wilayah Oromia dan Amhara, pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan karena situasi keamanan yang tidak kondusif. Kelompok bersenjata mengancam warga sipil, menyerang petugas pemilu, dan merusak infrastruktur pemilihan. Hal ini berarti jutaan warga Ethiopia kehilangan hak pilih mereka—bukan karena pilihan, tetapi karena ketidakmampuan negara menjamin keamanan.
Fragmentasi etnis juga membayangi pemilu ini. Ethiopia adalah negara dengan lebih dari 80 kelompok etnis, dan sistem federalisme etnis yang diterapkan sejak 1990-an telah menciptakan struktur politik yang sangat terdesentralisasi. Namun alih-alih memperkuat harmoni, sistem ini sering kali mempertajam identitas primordial dan persaingan antar kelompok. Partai-partai politik sebagian besar berbasis etnis, dan kampanye sering kali memanfaatkan sentimen identitas daripada platform kebijakan publik.
Martin Plaut, peneliti senior di King’s College London, menilai bahwa pemilu ini tidak akan menghasilkan perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan Ethiopia. “Partai berkuasa telah membangun mesin politik yang kuat, sementara oposisi terfragmentasi dan tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya politik dan media,” ujarnya. Ketidakseimbangan ini membuat hasil pemilu menjadi relatif dapat diprediksi, meski tingkat partisipasi dan legitimasi tetap menjadi pertanyaan terbuka.
Perspektif Oposisi dan Masyarakat Sipil
Kritik terhadap penyelenggaraan pemilu 2026 datang dari berbagai arah. Kelompok oposisi menuduh pemerintah menggunakan intimidasi, penangkapan, dan sensor media untuk membungkam suara kritis. Beberapa tokoh oposisi ditahan menjelang pemilu dengan tuduhan yang dianggap politis. Ruang publik untuk kampanye bebas sangat terbatas, terutama di luar ibukota Addis Ababa.
Organisasi masyarakat sipil juga menyoroti berbagai irregularitas dalam proses pendaftaran pemilih dan transparansi pengelolaan pemilu. Komisi Pemilihan Nasional Ethiopia dianggap tidak independen dan terlalu dekat dengan pemerintah. Kurangnya pengawasan internasional yang memadai—akibat pembatasan akses bagi lembaga pemantau asing—menambah keraguan terhadap integritas proses.
Bizuneh Yimenu, dosen politik komparatif di Queen’s University Belfast yang mendalami federalisme Ethiopia, menjelaskan bahwa masalah mendasar terletak pada desain institusional negara. “Federalisme etnis Ethiopia menciptakan insentif bagi politisi untuk memobilisasi dukungan berbasis identitas, bukan berbasis kebijakan. Ini membuat pemilu lebih rentan terhadap polarisasi dan konflik,” katanya.
Di tingkat akar rumput, banyak warga Ethiopia menghadapi dilema. Sebagian ingin menggunakan hak pilih mereka sebagai wujud partisipasi demokratis, namun skeptis terhadap apakah suara mereka akan benar-benar dihitung dan berdampak. Di wilayah yang dilanda konflik, banyak yang bahkan tidak memiliki akses fisik ke TPS atau takut akan ancaman kekerasan jika keluar rumah untuk memilih.
Dampak dan Implikasi bagi Masa Depan Ethiopia
Hasil pemilu 2026, apa pun itu, akan memiliki implikasi jangka panjang bagi stabilitas Ethiopia dan kawasan Tanduk Afrika yang lebih luas. Jika partai berkuasa meraih kemenangan telak—sebagaimana diprediksi banyak analis—hal itu dapat memperkuat otoritas Abiy Ahmed di tingkat nasional, namun juga berisiko memperburuk keterasingan kelompok oposisi dan komunitas etnis tertentu.
Kemenangan yang tidak inklusif dapat memicu gelombang protes baru dan intensifikasi konflik di wilayah-wilayah yang sudah bergolak. Kelompok bersenjata yang merasa tidak terwakili dalam proses politik formal mungkin akan semakin memilih jalur kekerasan sebagai strategi politik. Ini adalah skenario yang sangat mengkhawatirkan bagi negara yang sudah rapuh secara keamanan dan sosial.
Di sisi lain, jika pemilu dapat berlangsung dengan relatif damai dan hasil yang diterima sebagian besar pihak—meski dengan segala kekurangannya—ini bisa menjadi langkah kecil menuju stabilisasi. Ethiopia membutuhkan momentum politik yang memungkinkan dialog antar kelompok etnis, rekonsiliasi pascakonflik, dan pembangunan institusi yang lebih inklusif.
Dari perspektif regional, Ethiopia adalah negara penting di Tanduk Afrika—baik secara demografis, ekonomis, maupun strategis. Ketidakstabilan Ethiopia berdampak langsung pada negara tetangga seperti Sudan, Somalia, Kenya, dan Eritrea. Krisis pengungsi, perdagangan senjata, dan dinamika militer regional semuanya terpengaruh oleh apa yang terjadi di Addis Ababa.
Komunitas internasional, termasuk Uni Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengamati pemilu ini dengan cermat. Namun pengaruh eksternal terbatas. Banyak negara asing yang enggan mengintervensi terlalu dalam dalam urusan domestik Ethiopia, terutama mengingat sensitivitas sejarah negara tersebut terhadap campur tangan luar.
Ke depan, pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Ethiopia dapat melampaui siklus pemilu yang kontroversial dan membangun konsensus politik lintas etnis. Ini membutuhkan reformasi konstitusional, penguatan lembaga independen, dan komitmen dari semua aktor politik untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok sempit.
Pemilu 1 Juni 2026 adalah momen yang penuh risiko dan harapan. Bagi jutaan warga Ethiopia, suara mereka adalah upaya kecil untuk membentuk masa depan negara yang telah lama dilanda konflik. Namun tanpa perbaikan mendasar dalam tata kelola politik dan keamanan, pemilu ini mungkin hanya akan menjadi episode lain dalam narasi panjang ketidakstabilan Ethiopia—bukan titik balik yang diharapkan menuju demokrasi sejati.
