Pemilu Ethiopia 2026: Abiy Ahmed Perkuat Cengkeraman di Tengah Krisis

Jutaan warga Ethiopia bergerak menuju tempat pemungutan suara pada 1 Juni 2026 dalam pemilihan umum yang menjadi ujian krusial bagi pemerintahan Perdana Mentera Abiy Ahmed. Pemilu kali ini berlangsung dalam bayang-bayang konflik berkepanjangan, fragmentasi etnis yang mendalam, dan pertanyaan serius tentang kredibilitas proses demokrasi di negara berpenduduk lebih dari 120 juta jiwa ini.

Partai berkuasa yang dipimpin Abiy Ahmed menyatakan keyakinan tinggi akan meraih kemenangan. Pemerintah mempromosikan pemilu ini sebagai langkah penting menuju apa yang mereka sebut sebagai “demokrasi sejati” Ethiopia. Namun optimisme tersebut dihadapkan pada realitas pahit: sejumlah partai oposisi dikecualikan dari kompetisi, dan kekerasan mencegah pemungutan suara di puluhan konstituensi di seluruh negara.

Bagi Ethiopia—negara dengan sejarah panjang ketegangan antar-etnis dan konflik regional—pemilu ini bukan sekadar ritual demokrasi lima tahunan. Hasilnya akan menentukan apakah Ethiopia dapat keluar dari siklus konflik yang telah menewaskan ribuan orang sejak Abiy berkuasa pada 2018, atau justru semakin terpecah di tengah persaingan politik yang didominasi identitas etnis dan regional.

Latar Belakang: Ethiopia di Bawah Kepemimpinan Abiy Ahmed

Abiy Ahmed naik ke tampuk kekuasaan pada April 2018 dengan gelombang harapan besar. Sebagai pemimpin muda yang karismatik, ia menjanjikan reformasi politik, rekonsiliasi etnis, dan pembukaan ruang demokrasi yang lebih luas. Langkah awalnya membebaskan ribuan tahanan politik, mengakhiri perang dengan Eritrea yang berujung pada Hadiah Nobel Perdamaian 2019, dan membuka ekonomi Ethiopia bagi investasi asing.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, narasi harapan tersebut berubah dramatis. Ethiopia terperosok ke dalam konflik internal yang brutal, terutama perang saudara di wilayah Tigray yang dimulai November 2020. Konflik tersebut menewaskan ratusan ribu orang, memicu krisis kemanusiaan masif, dan mengundang kecaman internasional atas dugaan kekejaman perang dan pelanggaran hak asasi manusia.

Di wilayah lain seperti Oromia, Amhara, dan Benishangul-Gumuz, kekerasan berbasis etnis terus berkobar. Kelompok milisi bersenjata beroperasi di berbagai zona, dan pemerintah federal kesulitan mempertahankan otoritas di wilayah-wilayah terpencil. Kondisi keamanan yang rapuh inilah yang menjadi latar belakang penyelenggaraan pemilu 2026.