Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu memasuki tahun ketiga kepemimpinannya dengan narasi yang bertolak belakang: pemerintah federal mengklaim stabilisasi ekonomi dan lonjakan penerimaan negara, sementara rakyat Nigeria berjuang melawan inflasi yang mencapai rekor tertinggi dalam lebih dari dua dekade. Paradoks ini menandai periode kepemimpinan yang kontroversial di negara terpadat Afrika itu.
Sejak dilantik Mei 2023, Tinubu menerapkan serangkaian reformasi ekonomi agresif yang dipuji Dana Moneter Internasional (IMF) namun memicu protes massal. Penghapusan subsidi bahan bakar minyak—kebijakan yang ditunda puluhan tahun oleh pendahulunya—langsung menggandakan harga bensin dari 185 naira menjadi lebih dari 600 naira per liter dalam setahun pertama. Kebijakan ini, dikombinasikan dengan liberalisasi nilai tukar mata uang naira, memang meningkatkan penerimaan negara hingga 40 persen. Namun dampak sosialnya brutal: harga pangan melonjak hingga 300 persen, daya beli hancur, dan jutaan keluarga kelas menengah jatuh ke garis kemiskinan.
Reformasi Fiskal: Sukses di Neraca, Bencana di Dapur Rakyat
Administrasi Tinubu mengklaim reformasi ekonominya—yang mereka sebut “Renewed Hope Agenda”—telah menstabilkan fundamental ekonomi Nigeria. Penerimaan pajak federal meningkat drastis melalui perluasan basis pajak dan penguatan otoritas pajak nasional. Cadangan devisa yang sempat anjlok di bawah 33 miliar dolar AS kini mencapai 37 miliar dolar AS. Defisit anggaran turun dari 6,1 persen menjadi 4,8 persen dari PDB.
Namun statistik makroekonomi ini tidak menyentuh realitas hidup 220 juta penduduk Nigeria. Tingkat inflasi mencapai 34,2 persen per April 2026—tertinggi sejak 2005—dengan inflasi pangan melampaui 40 persen. Harga beras, makanan pokok utama, naik dari 30.000 naira per 50 kilogram menjadi 95.000 naira. Harga telur, minyak goreng, dan transportasi publik berlipat ganda. Upah minimum nasional 30.000 naira (sekitar Rp 300.000) yang belum dinaikkan sejak 2019 kini hanya bisa membeli seperempat dari kebutuhan dasar sebuah keluarga.
Organisasi buruh Nigeria Trade Union Congress (TUC) mencatat pengangguran terbuka meningkat dari 33 persen menjadi 37 persen dalam dua tahun terakhir. Sektor informal—yang menyerap 80 persen tenaga kerja—kolaps akibat biaya transportasi dan input produksi yang melonjak. Jutaan usaha kecil dan menengah gulung tikar.
Konteks Historis: Subsidi BBM sebagai Kontrak Sosial
Subsidi bahan bakar di Nigeria bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan kontrak sosial implisit antara negara dan rakyat. Sebagai produsen minyak terbesar Afrika dengan cadangan 37 miliar barel, Nigeria sejak era kemerdekaan 1960 menjadikan bahan bakar murah sebagai kompensasi atas minimnya layanan publik—infrastruktur rusak, listrik padam 12-18 jam sehari, air bersih langka, sistem kesehatan dan pendidikan yang bobrok.
Upaya penghapusan subsidi oleh presiden-presiden sebelumnya—Olusegun Obasanjo, Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari—selalu berujung pada protes massal dan kerusuhan yang memaksa pencabutan kebijakan. Tinubu, dengan dukungan parlemen yang kuat dan retorika “reformasi menyakitkan tapi perlu”, memaksakan kebijakan ini tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.
Yang memperparah, Nigeria tidak memiliki kilang minyak berfungsi meski menjadi produsen minyak mentah. Seluruh kebutuhan bahan bakar diperoleh dari impor dengan harga pasar global, membuat rakyat menanggung beban ganda: tidak menikmati kekayaan minyak negaranya sendiri, sekaligus harus membayar harga internasional.
Reaksi Publik dan Kritik Politik
Sentimen publik terhadap Tinubu memburuk tajam. Survei terbaru NOIPolls menunjukkan tingkat persetujuan presiden anjlok dari 52 persen saat dilantik menjadi 23 persen per Mei 2026. Media sosial Nigeria dipenuhi tagar #TinubuMustGo dan #ReverseFuelSubsidyRemoval.
Partai oposisi People’s Democratic Party (PDP) dan Labour Party menuduh Tinubu mengorbankan rakyat demi pujian lembaga keuangan internasional. Peter Obi, kandidat presiden 2023 dari Labour Party, menyebut kebijakan Tinubu sebagai “ekonomi trickle-down yang gagal—uang mengalir ke atas, kemiskinan mengalir ke bawah”.
Kelompok masyarakat sipil dan organisasi keagamaan—yang biasanya tidak terlibat politik langsung—juga mengkritik keras. Persatuan Ulama Nigeria menyerukan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan yang “membuat rakyat menderita di negeri berlimpah minyak”. Gereja Katolik Nigeria menyatakan reformasi tanpa jaring pengaman sosial adalah “ketidakadilan struktural”.
Di sisi lain, pemerintah Tinubu berargumen bahwa subsidi BBM selama ini hanya dinikmati 20 persen orang kaya yang memiliki kendaraan, sementara 80 persen rakyat miskin tidak merasakan manfaatnya. Dana subsidi yang mencapai 10 miliar dolar AS per tahun dialihkan untuk infrastruktur dan program bantuan tunai. Namun program cash transfer pemerintah hanya menjangkau 12 juta dari 90 juta rakyat miskin, dengan nilai 25.000 naira per bulan yang jauh di bawah inflasi.
Implikasi Regional dan Masa Depan Politik Nigeria
Krisis ekonomi Nigeria berdampak regional. Sebagai ekonomi terbesar Afrika dengan PDB 477 miliar dolar AS, ketidakstabilan Nigeria mempengaruhi negara-negara tetangga di Economic Community of West African States (ECOWAS). Gelombang migrasi ekonomi dari Nigeria ke Ghana, Benin, dan Niger meningkat 60 persen.
Secara politik, legitimasi Tinubu—yang memenangkan pemilu 2023 dengan margin tipis dan kontroversi—semakin tergerus. Pemilihan gubernur 2026 di beberapa negara bagian kunci diprediksi menjadi referendum tidak langsung terhadap kebijakan ekonominya. Jika partai berkuasa All Progressives Congress (APC) kalah, tekanan untuk mengubah kebijakan atau bahkan impeachment bisa menguat menjelang pemilu 2027.
Yang mengkhawatirkan, kondisi ekonomi yang memburuk berpotensi memicu ketegangan etnis dan agama—dua isu sensitif di Nigeria yang terdiri dari 250 kelompok etnis dan terbagi nyaris setara antara Muslim dan Kristen. Protes ekonomi bisa dengan mudah berubah menjadi kekerasan sektarian seperti pernah terjadi pada 2012 saat protes anti-subsidy berdarah.
Tinubu menghadapi pilihan sulit: mempertahankan reformasi demi kredibilitas fiskal dan dukungan internasional, atau merespons tekanan rakyat dengan kebijakan populis yang bisa mengembalikan defisit anggaran. IMF dan Bank Dunia terus menekan Nigeria untuk melanjutkan reformasi struktural sebagai syarat pinjaman dan investasi asing. Namun suara rakyat yang kelaparan mungkin lebih keras dari pujian lembaga Washington.
Tiga tahun kepemimpinan Tinubu menjadi pengingat pahit bahwa pertumbuhan ekonomi makro tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat. Di negara dengan institusi lemah dan korupsi endemik seperti Nigeria, reformasi ekonomi tanpa governance yang kuat dan jaring pengaman sosial yang memadai hanya akan memperlebar jurang ketimpangan—kas negara penuh, tetapi dapur rakyat kosong.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.