Gibran Kunjungan Kerja ke NTT hingga Papua, Ajak 5 Mahasiswa

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa lima mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur dan Papua. Inisiatif ini bagian dari komitmen pemerintah untuk melibatkan generasi muda dalam pengawasan program pemerintah di daerah timur Indonesia.

Gibran menjelaskan alasan mengajak mahasiswa tersebut berkaitan dengan polemik yang terjadi terkait Program Menjaga Bumi (MBG). Banyak mahasiswa melakukan aksi demo menuntut pemerintah menghentikan program yang dinilai merugikan petani dan masyarakat lokal.

“Banyak yang demo MBG disetop, makanya saya ajak mereka,” ujar Gibran, seperti dilaporkan Kompas.com dan CNN Indonesia.

Mahasiswa dari Berbagai Universitas

Lima mahasiswa yang menemani kunjungan kerja Gibran berasal dari universitas ternama di Indonesia. Mereka berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), serta beberapa institusi pendidikan lainnya.

Pengambilan mahasiswa dari universitas yang berbeda-beda menunjukkan pendekatan pemerintah untuk melibatkan representasi dari berbagai wilayah. Mereka dipilih untuk menjadi saksi langsung pelaksanaan program pemerintah, khususnya terkait MBG dan program lainnya di tingkat lokal.

Kehadiran mahasiswa dalam delegasi resmi ini bertujuan memberikan perspektif segar tentang implementasi kebijakan di lapangan.

Transparansi dan Pengawasan Program

Pemerintah menekankan komitmen untuk memperbaiki tata kelola MBG bebas dari praktik korupsi. Aspek transparansi menjadi fokus utama dalam perjalanan ini. Dengan mengajak mahasiswa sebagai pengamat independen, pemerintah ingin menunjukkan keterbukaan dalam menjalankan program-program strategis.

“Mahasiswa ini akan melihat langsung bagaimana program berjalan, dampaknya bagi masyarakat, dan apakah ada penyimpangan,” kata Gibran dalam pernyataannya kepada media massa.

Kunjungan kerja mencakup inspeksi langsung ke lapangan, pertemuan dengan pejabat daerah, dan dialog dengan masyarakat penerima program. Mahasiswa akan mengumpulkan data dan observasi mereka sendiri untuk kemudian dilaporkan kembali.

Respons Terhadap Kritik Mahasiswa

Program MBG sempat menjadi sorotan negatif setelah sejumlah mahasiswa dan kelompok advokasi menolak kebijakannya. Mereka mengatakan program tersebut merugikan petani kecil dan tidak transparan dalam alokasi dananya.

Dengan mengajak mahasiswa yang sebelumnya kritis terhadap program ini, Gibran mencoba membuka dialog dan membuktikan bahwa pemerintah responsif terhadap masukan masyarakat. Strategi ini juga menjadi cara untuk melibatkan generasi muda dalam proses verifikasi kebijakan publik.

“Kami tidak takut dengan kritik. Justru kami ingin mahasiswa yang sebelumnya ragu atau menolak ini melihat sendiri di lapangan,” ungkap Gibran, seperti diberitakan Tempo.co.

Fokus pada Wilayah Timur Indonesia

Pemilihan NTT dan Papua sebagai tujuan utama kunjungan tidak terlepas dari relevansinya dengan implementasi MBG dan program-program pembangunan di wilayah timur. Kedua provinsi ini menjadi lokasi penting untuk memahami dinamika pertanian dan kehidupan masyarakat lokal yang menjadi target program pemerintah.

Wilayah timur Indonesia memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang unik. Program-program nasional perlu disesuaikan dengan kondisi lokal untuk memastikan efektivitas dan penerimaan masyarakat.

Mahasiswa yang menemani akan mendapatkan wawasan langsung tentang tantangan pembangunan di daerah timur dan kontribusi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Langkah Berikutnya

Setelah kunjungan kerja selesai, mahasiswa diharapkan dapat memberikan laporan dan rekomendasi mereka kepada pemerintah. Hasil observasi ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program MBG serta inisiatif pemerintah lainnya di tingkat lokal.

Gibran juga mengisyaratkan bahwa program melibatkan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan ini bisa menjadi model berkelanjutan. Generasi muda memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas pemerintah dan pembangunan yang inklusif.

Inisiatif ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik, terutama di kalangan mahasiswa yang kerap menjadi motor perubahan sosial dan kontrol terhadap kebijakan publik.