Minggu, 5 Juli 2026 WIB
BREAKING
EKONOMI BISNIS

Dirjen Pajak Soroti Potensi Penerimaan Negara Hilang Akibat MBG

penerimaan negara
Foto: Kementerian Keuangan Republik Indonesia / Wikimedia Commons (Public domain)

Dalam konteks MBG, potensi kehilangan penerimaan negara bisa muncul jika rantai pengadaan terlalu banyak menyentuh pelaku informal tanpa pencatatan memadai. Bisa juga terjadi bila ada pemisahan peran yang tidak jelas antara penyedia bahan, pengelola dapur, dan pihak penyalur. Celah seperti ini biasanya kecil di awal. Tapi kalau berlangsung berulang, nilainya bisa menumpuk.

Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong program lain seperti Sekolah Rakyat. CNN Indonesia melaporkan DJP menilai pajak tetap menjadi penopang utama untuk membiayai agenda-agenda sosial tersebut. Pesannya terang: program populis tetap harus berdiri di atas tata kelola fiskal yang bersih.

Risiko pajak pada koperasi dan rantai pasok

Sorotan atas MBG juga berkaitan dengan model pelaksanaannya di lapangan. Bila pengadaan bahan dilakukan melalui koperasi, UMKM, atau pelaku usaha kecil, pemerintah perlu memastikan status pajaknya jelas sejak awal. Ini yang membuat diskusi soal koperasi desa Merah Putih ikut relevan. Banyak entitas kecil terbentuk cepat, tapi administrasinya belum tentu siap.

Di sinilah ancaman terbesar muncul. Bukan pada programnya, melainkan pada kebiasaan administratif yang longgar. Tanpa faktur, tanpa pencatatan, tanpa kepatuhan pelaporan, negara sulit mengukur potensi penerimaan. Dan kalau data dasar saja tidak rapi, pembahasan insentif pajak pun jadi jauh lebih rumit.

Kompas.com juga menyorot kaitan MBG dengan masa depan anak perempuan, menandakan program ini punya dimensi sosial yang luas. Namun dari kacamata fiskal, setiap rupiah belanja harus bisa ditelusuri. Publik wajar berharap program ini tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan manfaat sosialnya tidak dibayar dengan kehilangan penerimaan yang tidak perlu.

Hingga kini, sorotan DJP memberi sinyal bahwa desain kebijakan sosial dan kebijakan pajak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus dipadukan sejak awal. Kalau tidak, beban program bisa membesar, sementara penerimaan negara justru menyempit di titik yang mestinya bisa dicegah.

Data yang paling mencolok datang dari satu fakta sederhana: MBG melibatkan banyak mata rantai ekonomi, dan setiap mata rantai itu adalah potensi pajak yang harus dijaga.

Halaman:12Semua Halaman

(AN)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda