Komisi III DPR Minta Pertimbangkan Status Hukum Istri Dirut Hanania Travel

JAKARTA — Komisi III DPR meminta pihak penegak hukum untuk mempertimbangkan status hukum istri Direktur Utama Hanania Travel dalam kasus yang melibatkan aliran dana mencapai Rp 95 miliar. Permintaan ini disampaikan seiring dengan penyelidikan yang melibatkan Davina Karamoy, istri dirut tersebut, atas dugaan keterlibatannya dalam skema keuangan perusahaan.

Pemeriksa di Polda Metro Jaya telah mengamankan Davina Karamoy untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan awal, dia mengakui menerima uang saku dari Hanania Travel. Pengakuan ini menjadi poin krusial dalam penyelidikan guna melacak pergerakan dana yang diduga tidak sesuai prosedur hukum.

“Komisi III mengusulkan agar Komisaris Hanania juga menjadi tersangka,” ujar anggota Komisi III DPR, merujuk pada kebutuhan memperluas jangkauan investigasi ke level manajemen tertinggi perusahaan.

Aliran Dana Rp 95 Miliar Digali Polisi

Polda Metro Jaya dan Ppatk (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) telah bergandeng tangan menelusuri sumber dan tujuan transaksi dana sebesar Rp 95 miliar. Jejak aliran uang ini menjadi fokus utama karena pola penarikan yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan mekanisme keuangan perusahaan yang normal.

Data transaksi menunjukkan adanya pencairan dana berulang kali dalam jumlah besar. Setiap transaksi kemudian dilanjutkan dengan pemindahan ke rekening-rekening terpisah, menciptakan jalur yang sulit dilacak. Mekanisme ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan jejak asal-usul dana atau penggunaan sebenarnya.

Ppatk, sebagai lembaga yang berwenang menganalisis transaksi finansial mencurigakan, diminta mengungkap sumber uang tersebut dan siapa saja pihak yang terlibat dalam setiap tahap pemindahan.

Pertanyaan Status Hukum Istri Dirut

Permintaan Komisi III DPR untuk mempertimbangkan status hukum Davina Karamoy menunjukkan kompleksitas kasus ini. Istri dirut tidak hanya disebut sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak yang menerima dana dari perusahaan—status yang membuatnya berpotensi tersangka jika terbukti ada keterlibatan aktif dalam skema keuangan ilegal.

Hingga saat ini, Davina Karamoy masih dalam status pemeriksaan. Polda Metro Jaya terus mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah dia bertindak sebagai pihak yang sengaja memfasilitasi penggelapan atau sekadar penerima uang tanpa pengetahuan asal-muasalnya.

Proses hukum ini akan menentukan apakah dia akan ditahan atau dijadikan saksi dalam persidangan nantinya. Keputusan status hukum tersebut akan sangat tergantung pada temuan bukti material dan keterangan saksi lainnya yang dikumpulkan penyidik.

Rekomendasi Komisi III untuk Penyidik

Komisi III DPR, sebagai lembaga pengawas penegakan hukum di legislatif, memberikan masukan khusus kepada kepolisian dan Kejaksaan. Rekomendasi mencakup perluasan tersangka hingga ke level Komisaris Hanania, bukan hanya fokus pada sosok individu yang secara operasional menjalankan transaksi.

Logika Komisi III sederhana: jika aliran dana sebesar Rp 95 miliar bergerak tanpa pengawasan, maka struktur manajemen di tingkat tertinggi harus dimintai pertanggungjawaban. Tanpa keterlibatan atau kelalaian pimpinan, skema semacam itu sulit berjalan dalam organisasi yang terstruktur.

Anggota Komisi III juga menekankan perlunya transparansi penuh dari proses penyidikan. Publik dan DPR perlu tahu bagaimana dana traveling milik penumpang atau investor dialirkan keluar dari sistem keuangan perusahaan yang seharusnya terjaga ketat.

Dampak Kasus terhadap Industri Travel

Kasus Hanania Travel menjadi pukulan bagi industri perjalanan Indonesia yang sedang bergiat menampilkan profesionalisme pasca-pandemi. Investigasi keuangan sebesar ini akan meningkatkan skeptisisme konsumen terhadap kepercayaan yang mereka berikan kepada operator travel dalam mengelola dana pembayaran paket wisata.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan merespons dengan pengetatan regulasi dan pengawasan agen travel. Audit internal yang lebih ketat, sertifikasi ulang, dan pemeriksaan berkala menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas industri.

Konsumen yang telah membayar paket wisata juga berkepentingan langsung dalam hasil investigasi. Dana mereka yang mungkin sudah ditarik atau dialirkan ke rekening pribadi perlu dikembalikan melalui mekanisme hukum yang jelas.

Proses hukum untuk Davina Karamoy dan pihak lainnya akan terus berlanjut seiring penggalian bukti dan keterangan. Keputusan final atas status hukumnya akan memainkan peran penting dalam menentukan skala tanggung jawab internal manajemen Hanania Travel.