Bolivia Darurat Militer, Presiden Rodrigo Paz Sapu Bersih Blokade

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa setiap hari blokade berjalan, fondasi ekonomi Bolivia semakin keropos. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, inflasi tahunan negara tersebut diprediksi akan melonjak ke level tertinggi dalam dua dekade terakhir.

Negosiasi Alami Kebuntuan

Gelombang protes ini dipicu oleh penolakan kelompok sayap kiri terhadap reformasi ekonomi liberal yang diusung oleh Rodrigo Paz. Mereka menuntut sang presiden mundur dari jabatannya, padahal ia baru terpilih kurang dari setahun yang lalu. Tuntutan ini dinilai banyak analis sebagai upaya delegitimasi pemerintahan yang sah.

Pemerintah sebenarnya sempat mencapai kesepakatan damai dengan serikat pekerja terbesar di Bolivia, Bolivian Workers’ Central (COB). Kesepakatan tersebut mencakup janji pemerintah untuk tidak melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Namun, faksi kelompok adat menolak kesepakatan itu dan memilih bertahan di jalanan. Mereka mendirikan tenda-tenda darurat di sepanjang jalur logistik penting antarkota.

“Kami ingin dia pergi. Kami tidak mau dia memimpin negeri ini lagi karena kebijakannya hanya menguntungkan segelintir elite kota,” tegas Lidia Callisaya, seorang pemimpin adat Aymara yang ditemui di barikade jalan luar kota La Paz.

Tuduhan Keterlibatan Mantan Presiden Evo Morales

Presiden Rodrigo Paz menuding bahwa aksi anarkis dan blokade jalan ini ditunggangi oleh kelompok kriminal dan loyalis mantan presiden Evo Morales. Morales merupakan tokoh kiri berpengaruh yang memimpin Bolivia selama periode 2006-2019 dan masih memiliki basis massa akar rumput yang sangat loyal.

Saat ini Morales dilaporkan tengah berada di wilayah Chapare, basis terkuatnya, untuk menghindari panggilan hukum atas kasus dugaan perdagangan anak di bawah umur. Kasus hukum tersebut dibantah keras oleh Morales yang menyebutnya sebagai motif politik murni untuk menjegal langkah politiknya di masa depan.

Menteri Dalam Negeri Bolivia, Marco Antonio Oviedo, menegaskan bahwa aparat keamanan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas demi menegakkan hukum di seluruh wilayah kedaulatan negara. “Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang mencoba memecah belah bangsa dan merusak perekonomian demi kepentingan pribadi akan kami tindak,” ujar Oviedo dalam konferensi pers darurat di La Paz.

Melalui saluran komunikasinya di media sosial, Morales menolak tuduhan tersebut dan menuduh balik bahwa pemerintahan Paz saat ini sangat tunduk pada kepentingan korporasi asing. Tarik-menarik kepentingan ini diprediksi akan membuat situasi politik Bolivia tetap membara dalam beberapa minggu ke depan.