Pemerintah pertahankan harga BBM subsidi jaga daya beli masyarakat

JAKARTA — Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi agar harga BBM subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat yang masih bergantung pada Pertalite, Bio-Solar, dan LPG 3 kilogram. Kebijakan ini dinilai membantu menjaga daya beli di saat biaya hidup masih sensitif terhadap perubahan harga energi.

Penilaian itu disampaikan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman di Jakarta, Minggu. Ia menyebut keputusan tersebut tepat karena langsung menyentuh kebutuhan harian warga, terutama di sektor transportasi publik dan distribusi barang.

Harga BBM subsidi dan daya beli masyarakat

Menurut Abdul Rahman, kebijakan menjaga harga BBM subsidi menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas. Ia menyoroti bahwa transportasi publik, angkutan barang, dan distribusi logistik di Indonesia masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi.

“Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas,” kata Abdul Rahman. Ia menambahkan, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi langkah yang relevan untuk menahan tekanan inflasi.

Logikanya sederhana. Bila bahan bakar yang dipakai angkutan orang dan barang tidak naik, ruang kenaikan biaya di rantai pasok ikut tertahan. Dampaknya memang tidak selalu langsung terasa di semua lini, tapi efeknya bisa merembet ke ongkos distribusi dan harga kebutuhan pokok.

Abdul Rahman juga menekankan bahwa distribusi barang dan jasa di Indonesia masih didominasi BBM bersubsidi. Karena itu, penyesuaian harga Pertamax tidak akan berdampak besar terhadap biaya logistik maupun harga barang sehari-hari, menurut dia.

Pertamax naik, dampaknya dinilai terbatas

Di bagian lain, Abdul Rahman meminta publik menyikapi kenaikan harga Pertamax dengan lebih bijak. Ia menilai Pertamax adalah BBM non-subsidi yang memang mengikuti nilai keekonomian energi, termasuk perubahan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Menurut dia, pergerakan ICP sangat dipengaruhi dinamika geopolitik internasional, termasuk konflik di kawasan Selat Hormuz yang mendorong kenaikan harga minyak global. Dalam kondisi seperti itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi dinilai tidak lepas dari tekanan pasar energi internasional.

“Kenaikan harga Pertamax bukanlah keputusan yang mudah. Semakin lama Pertamina menahan penyesuaian harga di bawah nilai keekonomiannya, maka semakin besar pula beban keuangan yang harus ditanggung oleh Pertamina maupun pemerintah,” kata dia.