Pilpres Kolombia Sengit, Ivan Cepeda dan De la Espriella Berebut Suara

BOGOTA — Puluhan juta warga Kolombia mendatangi tempat pemungutan suara untuk menentukan masa depan negara mereka dalam pemilu presiden putaran kedua yang sangat menentukan. Proses Pilpres Kolombia kali ini mempertemukan dua kandidat dengan ideologi yang bertolak belakang di tengah kekhawatiran publik akan kembalinya gelombang kekerasan.

Hasil dari pemungutan suara ini diprediksi bakal langsung mengubah arah kebijakan keamanan nasional dan penanganan kartel narkoba. Siapa pun yang menang harus menghadapi kenyataan pahit berupa utang publik yang membengkak, sistem kesehatan yang hampir kolaps, dan perang geng bersenjata yang belum mereda.

Hingga 41 juta pemilih terdaftar memberikan suara mereka untuk memilih antara anggota parlemen dari kubu kiri, Ivan Cepeda, atau pengacara pembela kasus pidana berhaluan kanan garis keras, Abelardo de la Espriella. Keduanya lolos setelah menyisihkan sembilan kandidat lain pada putaran pertama akhir Mei lalu.

Dua Pendekatan Kontras Mengatasi Teror Berdarah

Meski kedua kandidat sama-sama berjanji menghentikan trauma masa lalu Kolombia dari aksi bom mobil, penculikan, dan penghilangan paksa, metode yang mereka tawarkan bagaikan bumi dan langit. Keamanan menjadi komoditas politik paling panas dalam pemilu kali ini.

De la Espriella, yang kerap dijuluki “The Tiger”, menawarkan pendekatan tangan besi yang terinspirasi langsung dari kebijakan Presiden El Salvador, Nayib Bukele. Pengacara kontroversial ini bahkan mengantongi dukungan dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Ia berjanji akan memburu para kriminal tanpa ampun dan membangun 10 penjara raksasa (mega-prisons) untuk menampung anggota geng motor dan kartel narkoba. Strategi ekstrem ini disukai pemilih yang jengah dengan kriminalitas, meski ditentang keras oleh aktivis hak asasi manusia.

Sebaliknya, Cepeda memilih jalan dialog. Ia berkomitmen melanjutkan upaya Presiden Gustavo Petro untuk bernegosiasi dengan kelompok-kelompok bersenjata demi mencapai perdamaian sipil secara menyeluruh.

Namun, strategi damai ini terus dihujani kritik karena dinilai terlalu lembek dan lambat membuahkan hasil. Sejauh ini, baru ada satu kelompok kecil beranggotakan sekitar 100 orang yang bersedia meletakkan senjata dan kembali ke kehidupan normal.

Ketakutan Menyelimuti Tempat Pemungutan Suara

Polarisasi tajam ini memicu kecemasan mendalam di kalangan akar rumput. Polarisasi bukan lagi sekadar debat politik, melainkan ketakutan nyata akan konflik fisik di jalanan.

“Saat ini yang paling saya khawatirkan adalah polarisasi di antara kita, ada dua kubu yang sangat ekstrem dan potensi kekerasannya sangat mencemaskan,” ujar John Manrique, seorang pengacara di Bogota kepada kantor berita AFP.

Kekhawatiran senada diungkapkan oleh Alex Vizcaino, warga berusia 59 tahun yang memberikan suaranya di kota pesisir Barranquilla. Ia merasakan ada atmosfer yang berbeda pada pemilu kali ini.

“Ini adalah pemilu pertama di mana Anda bisa merasakan ada sedikit rasa takut. Terlalu banyak fanatisme di luar sana,” kata Vizcaino.

Pada putaran pertama, persaingan kedua kandidat memang berjalan sangat ketat seperti terlihat pada data berikut:

Ketegangan kian memuncak setelah Presiden Gustavo Petro sempat mempertanyakan keabsahan hasil putaran pertama tanpa bukti yang kuat, menyusul kekalahan tipis Cepeda yang sebelumnya selalu unggul dalam berbagai jajak pendapat resmi.

Kembalinya Gelombang Pembunuhan Kartel

Pemilu ini digelar tepat sepuluh tahun setelah Kolombia menandatangani perjanjian damai bersejarah dengan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). Sayangnya, harapan perdamaian itu perlahan sirna setelah faksi-faksi pemberontak pecah dan beralih menjadi sindikat penyelundupan kokain.

Tahun lalu, otoritas keamanan Kolombia mencatat ada 14.780 kasus pembunuhan, angka tertinggi sejak tahun 2015. Salah satu korban tewas dalam rangkaian kekerasan tersebut adalah calon presiden konservatif, Miguel Uribe, yang tewas ditembak geng kriminal.

Kondisi keamanan yang terus memburuk ini membuat publik sangat menuntut kepemimpinan yang tegas, namun sekaligus cemas jika gesekan politik ini justru memicu perang saudara baru.