Pemkab Bangka Tengah terima sertifikat tanah aset daerah bangun SNT

KOBA — Anggaran miliaran rupiah untuk fasilitas publik sering kali menguap sia-sia akibat sengketa lahan di tengah jalan. Guna mengantisipasi risiko klasik tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bergerak cepat mengamankan legalitas tanah untuk proyek pendidikan strategis di wilayahnya. Penyerahan dokumen hukum dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kini menjadi lampu hijau bagi dimulainya pembangunan fisik sekolah terpadu yang sudah lama dinanti warga.

Dampak langsung dari kepastian hukum ini adalah hilangnya risiko sengketa yang kerap menjegal proyek strategis nasional di berbagai daerah. Bagi masyarakat setempat, langkah taktis ini mempercepat kehadiran pusat pendidikan modern yang akan menampung ribuan anak usia sekolah di Bangka Tengah. Tidak ada lagi kekhawatiran pembangunan mangkrak akibat gugatan kepemilikan di kemudian hari.

Langkah Nyata Amankan Aset Negara

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan kepastian hukum atas aset pemerintah daerah menjadi syarat mutlak sebelum alat berat diturunkan ke lokasi proyek. Hal ini ia sampaikan langsung saat menerima sertifikat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, Gunanto, di Koba. Algafry tidak ingin ada celah hukum sekecil apa pun yang bisa mengganggu jalannya proyek pendidikan strategis tersebut.

“Kami berharap seluruh aset Pemkab dapat segera disertifikasi agar memiliki kekuatan hukum yang jelas,” kata Algafry Rahman saat memberikan keterangan di Kantor Pertanahan Bangka Tengah.

Menurut Algafry, sertifikasi aset merupakan langkah pengamanan aset negara yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Tanpa dokumen resmi, anggaran daerah dan pusat rawan tersangkut masalah hukum. Langkah ini sekaligus menyelamatkan uang rakyat dari potensi kerugian negara akibat tumpang tindih kepemilikan tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, Gunanto, menyatakan bahwa pihak BPN berkomitmen penuh mempercepat sertifikasi tanah fasilitas umum. Menurut datanya, proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat ini dilakukan melalui mekanisme khusus agar proyek strategis tidak tertunda. Koordinasi intensif dengan dinas terkait menjadi kunci proses administrasi berjalan tanpa hambatan berarti.

Fasilitas Modern Sekolah Nasional Terintegrasi

Lahan yang kini sah secara hukum tersebut dialokasikan penuh untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Proyek ini digadang-gadang menjadi model pengembangan fasilitas pendidikan terpadu pertama di wilayah Bangka Tengah. Pemerintah daerah meyakini keberadaan sekolah ini mampu memperkuat layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah secara terintegrasi.

SNT dirancang bukan sekadar sekolah biasa. Pemerintah daerah menyiapkan konsep pusat pembelajaran modern dengan beberapa fasilitas penunjang utama:

• Laboratorium sains lengkap untuk praktik fisika, kimia, dan biologi.
• Ruang belajar berbasis digital dengan akses internet cepat dan papan tulis interaktif.
• Sarana olahraga terpadu untuk mendukung prestasi non-akademik siswa.
• Kurikulum penguatan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan.

Pembangunan sekolah terpadu ini juga menjadi jawaban atas timpangnya kualitas fasilitas sekolah di wilayah pusat kota dengan area penyangga. Anak-anak di sekitar Koba dan kecamatan penyangga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kota lain untuk mendapatkan fasilitas pendidikan standar nasional. Pemerataan kualitas pendidikan kini bukan lagi sekadar wacana di atas kertas kerja dinas.

Percepatan Pembangunan Fisik dan Anggaran

Dengan beralihnya status tanah menjadi bersertifikat resmi, Pemkab Bangka Tengah kini bisa langsung mengakses anggaran pembangunan dari pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelumnya mensyaratkan status *clean and clear* atas lahan sebelum dana alokasi khusus diturunkan. Proses perencanaan tata ruang dan desain bangunan kini dijadwalkan masuk ke tahap finalisasi pada bulan ini.

“Dengan adanya kepastian lahan ini, proses perencanaan dan pembangunan fisik SNT diharapkan dapat segera dimulai sesuai target pemerintah pusat,” ujar Algafry.

Berikut adalah estimasi tahapan proyek Sekolah Nasional Terintegrasi Bangka Tengah yang akan berjalan setelah sertifikat lahan terbit:

Algafry mengapresiasi kinerja cepat jajaran BPN setempat yang memprioritaskan sertifikasi lahan fasilitas publik. Kolaborasi instansi vertikal ini dinilai menjadi kunci utama percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Birokrasi yang ringkas dan koordinasi aktif antar-lembaga terbukti memotong waktu pengurusan dokumen hingga setengah dari waktu normal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangka Tengah kini mulai menyiapkan dokumen lelang untuk pembukaan tender proyek fisik. Pengawasan ketat akan dilakukan sejak awal pendaftaran kontraktor untuk memastikan transparansi pembangunan dan mencegah praktik korupsi. Ke depan, Pemkab Bangka Tengah menargetkan seluruh proyek infrastruktur pelayanan publik wajib mengantongi sertifikat tanah sebelum proses tender dimulai.