Pemprov Babel berdayakan mahasiswa UGM bantu pelaku UMKM miliki NIB

PANGKALPINANG — Pemprov Babel berdayakan mahasiswa UGM bantu pelaku UMKM miliki NIB dan mengurus sertifikasi halal di daerah itu. Program ini diumumkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin, saat mahasiswa UGM yang menjalani Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) mulai dibekali materi pendampingan usaha.

Sasaran utamanya jelas: usaha kecil di desa jangan berhenti di semangat jualan saja, tapi ikut punya identitas legal dan akses pasar yang lebih luas. Bagi pelaku usaha di lapangan, NIB sering jadi pintu pertama untuk masuk ke program pemerintah, pembiayaan, pelatihan, sampai peluang memperluas penjualan.

Mahasiswa UGM jadi penghubung ke pelaku usaha desa

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Babel Denny Elyasa mengatakan mahasiswa UGM yang sedang KKN-PPM di Bangka Belitung punya posisi strategis sebagai agen edukasi dan pendamping masyarakat. Menurut dia, para mahasiswa itu tidak hanya tinggal di desa untuk menjalankan agenda pengabdian yang sudah disusun kampus, tetapi juga diharapkan turun langsung membantu persoalan usaha yang ditemui warga.

“Mereka akan terjun langsung di tengah masyarakat, kami membekali mereka dengan berbagai materi agar ikut berperan aktif dalam pemberdayaan pelaku UMKM di desa penempatan,” kata Denny di Pangkalpinang, Senin.

Pemprov Babel lalu menggelar sosialisasi dan latihan singkat pada hari yang sama. Materinya disusun supaya mahasiswa paham alur dasar perizinan usaha, tahu cara menjelaskan manfaat NIB, dan dapat memberi pendampingan awal yang sederhana namun tepat sasaran.

Langkah ini terasa penting karena banyak pelaku usaha mikro di desa masih berjalan dengan modal kemampuan produksi saja. Urusan administrasi kerap tertinggal. Padahal, tanpa legalitas yang rapi, mereka bisa kesulitan mengakses program pendampingan, pembiayaan, maupun fasilitas pemerintah yang lain.

Kenapa NIB jadi penting untuk UMKM

Denny menegaskan setiap pelaku UMKM perlu memiliki NIB sebagai identitas legal usaha. Dokumen ini bukan sekadar nomor, melainkan pengenal resmi yang memudahkan pelaku usaha ketika ingin masuk ke ekosistem bisnis yang lebih tertata.

Dalam penjelasannya, NIB memberi kemudahan untuk mengakses berbagai program pemerintah, pembiayaan, pelatihan, hingga perluasan pasar. Buat pelaku usaha kecil, satu berkas ini sering jadi pembuka jalan. Tanpanya, banyak program hanya berhenti di tahap informasi.

Karena itu, Pemprov Babel tidak ingin mahasiswa KKN hanya menebar penyuluhan umum. Mereka dibekali materi praktis agar bisa membantu pelaku UMKM desa memahami apa yang harus disiapkan, dokumen apa yang dibutuhkan, dan ke mana harus mengurus perizinan. Pola seperti ini membuat pengabdian mahasiswa lebih terasa hasilnya di lapangan.

Denny mengatakan dampak kegiatan mahasiswa mesti nyata dan berkelanjutan. Bukan cuma seremonial. Ia ingin kehadiran mahasiswa KKN memicu lebih banyak pelaku UMKM di desa memiliki legalitas usaha yang sah dan lebih siap berkembang.

Materi halal ikut masuk paket pendampingan

Tak berhenti pada NIB, Pemprov Babel juga memasukkan sertifikasi halal sebagai materi penting dalam pembekalan. Bagi pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor makanan, minuman, dan produk olahan, status halal punya nilai ekonomi dan kepercayaan konsumen yang kuat.

Denny menjelaskan materi yang diberikan mencakup pemahaman umum sertifikasi halal, jaminan produk halal, mekanisme pengajuan, sampai program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dengan begitu, mahasiswa memiliki bekal dasar untuk menjelaskan jalur yang harus ditempuh pelaku usaha jika ingin mempercepat proses legalitas produk.

“Selain itu, kami juga memberikan materi terkait sertifikasi halal kepada para mahasiswa, mulai dari pemahaman umum sertifikasi halal, jaminan produk halal, mekanisme pengajuan, hingga program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM,” ujar dia.

Materi ini penting karena banyak UMKM lokal punya produk bagus, tetapi belum sepenuhnya masuk standar yang dibutuhkan pasar modern. Begitu legalitas dan sertifikasi ikut disiapkan, ruang jualannya bisa meluas. Peluang ke ritel, platform daring, sampai kerja sama antardaerah ikut terbuka.

Kolaborasi kampus dan pemprov untuk ekonomi lokal

Program ini menjadi bagian dari kolaborasi Pemprov Babel dan UGM untuk mendorong transformasi UMKM yang lebih maju, legal, dan berdaya saing. Pemerintah daerah melihat mahasiswa sebagai mitra yang pas karena dekat dengan masyarakat, punya energi lapangan, dan bisa menjembatani bahasa teknis pemerintah dengan kebutuhan warga.

Mahasiswa KKN-PPM UGM tahun 2026 juga diharapkan berperan sebagai duta pemberdayaan UMKM di desa-desa lokasi pengabdian. Peran itu mencakup perluasan informasi soal kemudahan perizinan berusaha dan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Di tingkat desa, dampaknya bisa langsung terasa. Pelaku usaha yang semula hanya fokus produksi bisa mulai menata administrasi. Yang sebelumnya belum tahu proses pengajuan NIB bisa mendapat arahan awal. Dan yang belum paham soal halal bisa mulai mengenali jalurnya. Langkah kecil, tapi menentukan.

“Dengan bekal pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat ekosistem UMKM, serta mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Denny.

Dengan model pendampingan seperti ini, pemerintah daerah menaruh harapan besar pada peran mahasiswa sebagai penggerak di desa. Satu desa bisa mulai dari beberapa pelaku usaha yang tertib izin. Dari situ, efeknya menjalar. Legalitas naik, kepercayaan pasar ikut terdorong, dan ekonomi lokal punya pijakan yang lebih kokoh.

Fokus berikutnya ada pada implementasi di lapangan. Jika pendampingan berjalan rapi, lebih banyak UMKM Babel bisa masuk jalur formal. Dan bagi pelaku usaha kecil, itu bukan sekadar urusan administrasi. Itu tiket untuk tumbuh.

Fokus UMKM miliki NIB di desa pengabdian

Program Pemprov Babel ini menempatkan mahasiswa sebagai ujung tombak edukasi, sementara pemerintah daerah menyiapkan materi, arahan, dan pendampingan teknis. Targetnya sederhana tapi penting: semakin banyak pelaku UMKM miliki NIB, semakin mudah pula mereka masuk ke ekosistem usaha yang lebih sehat dan terlindungi.

Di Bangka Belitung, pendekatan seperti ini bisa menjadi contoh bagaimana kampus dan pemerintah daerah saling mengisi. Mahasiswa belajar di lapangan, warga mendapat bantuan nyata, dan UMKM punya jalan lebih jelas untuk naik kelas. Satu dokumen legal. Satu pintu awal.

Dan pintu itu, bagi banyak usaha kecil, sering kali baru terbuka setelah ada yang mau menjelaskan dengan sabar.