Mutasi Polri Juni 2026 juga menyentuh 190 jabatan kapolres, kapolresta, dan kapolrestabes. Polri menyebut rotasi ini menjadi bagian dari pembinaan karier sekaligus penyesuaian kebutuhan organisasi di wilayah.
Di gelombang yang sama, ada promosi bagi 45 polisi wanita. Sebanyak 17 Polwan di antaranya naik menjadi kapolres IIIA2. Ini menunjukkan ruang karier bagi personel perempuan di satuan kewilayahan semakin terbuka, terutama pada posisi yang menuntut kemampuan manajerial dan kepemimpinan lapangan.
Polri juga membentuk satu Polresta baru di Ibu Kota Nusantara. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan pengamanan di kawasan yang terus berkembang dan memerlukan struktur kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran satuan baru berarti pola layanan, pengawasan wilayah, dan kesiapsiagaan keamanan harus segera disusun dari awal.
Beberapa nama yang ikut tercatat dalam rotasi antara lain AKBP Ade Papa Rihi sebagai Kapolres Tasikmalaya dan AKBP Jonathan David Harianthono sebagai Kapolres Salatiga. Nama-nama lain tersebar di banyak daerah dan akan menjalankan tugas sesuai surat keputusan resmi masing-masing jabatan.
Gelombang mutasi Polri 2026 sejak awal tahun
Gelombang 25 Juni ini bukan yang pertama pada 2026. Pada Januari, Polri memutasi 85 pati dan pamen lewat ST/99/I/KEP/2026 dan ST/143/I/KEP/2026. Saat itu, Irjen Johnny Eddizon Isir bergeser menjadi Kapolda Sumatera Selatan.
Lalu pada Mei, Polri kembali merombak 108 pati dan pamen melalui ST/960/V/KEP/2026. Dalam gelombang itu, Komjen R.Z. Panca Putra ditunjuk sebagai Kalemdiklat Polri, sementara sembilan Kapolda berganti, termasuk di Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Rangkaian mutasi besar sejak awal tahun memberi gambaran adanya penataan ulang di banyak lini. Bagi publik, dampaknya terasa saat pejabat baru mulai bekerja di wilayahnya. Gaya kerja, prioritas patroli, dan respons terhadap isu lokal bisa ikut berubah. Cepat atau lambat, warga akan merasakan bedanya di layanan yang paling dekat: laporan polisi, pengaturan lalu lintas, sampai kecepatan respons saat ada persoalan keamanan.
Trunoyudo menegaskan mutasi bukan sekadar perpindahan kursi. “Penyegaran organisasi, pembinaan karier, dan efektivitas tugas menjadi bagian dari tujuan mutasi,” ujarnya.
Di lapangan, publik akan menunggu satu hal sederhana: apakah pejabat baru bisa bergerak cepat dan membuat layanan polisi terasa lebih dekat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.