Safari Politik Jokowi Dinilai Berpotensi Menambah Tekanan terhadap Ekonomi Nasional

JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Safari politik Jokowi dinilai Prof. Didik J. Rachbini berpotensi memicu ketidakpastian politik yang ikut menekan ekonomi nasional. Rektor Universitas Paramadina itu menyebut rangkaian kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke sejumlah daerah bukan sekadar manuver politik, tetapi juga bisa berdampak pada persepsi pasar, investasi, dan stabilitas pemerintahan.

Didik menempatkan isu ini dalam situasi yang menurutnya sedang sensitif. Nilai tukar rupiah dan pasar modal tengah berada di bawah tekanan, sementara elite politik kembali bergerak cepat menjelang peta kekuasaan 2029. Bagi pelaku usaha, arah hubungan antarelite seperti ini tak kecil artinya. Ada biaya politik yang ikut dibaca pasar.

Safari politik Jokowi dan sinyal ke pasar

Dalam pandangan Didik, safari politik Jokowi yang telah dimulai dari Lampung dan disebut akan berlanjut ke berbagai daerah menunjukkan aktivitas politik yang tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi kekuasaan. Ia menilai pengaruh Jokowi masih kuat di lingkar pemerintahan, sehingga setiap gerakan politik mantan presiden itu memiliki resonansi lebih luas daripada sekadar pertemuan biasa.

“Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” kata Didik dalam rilis resmi yang diterima media, Minggu (28/6/2026).

Menurut dia, pergeseran sikap itu menandai bahwa Jokowi tetap memilih aktif dalam panggung politik. Ia menyebut langkah tersebut berdiri sendiri dan berpotensi memperbesar persaingan elite. Bagi negara, dampaknya bisa merembet ke ruang yang paling peka yakni kepastian kebijakan.

Dampak ke ekonomi nasional

Didik menilai perhatian elite politik yang tersedot ke manuver kekuasaan akan mengurangi fokus pada kepentingan publik, termasuk ekonomi. Ia mengaitkannya dengan aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga kerap melakukan kunjungan ke daerah. Dalam pembacaannya, intensitas gerak politik keluarga Jokowi membuat suhu politik tetap tinggi dan menyita energi pemerintah.

“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” ujarnya.

Ia berpendapat hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi melemah jika kepentingan masing-masing makin tampak berjalan sendiri. Pelemahan itu, kata dia, bisa mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program ekonomi, dari belanja negara sampai iklim investasi. Pasar, menurut dia, tidak suka situasi yang kabur.

Dalam perspektif ekonomi politik, Didik menjelaskan bahwa hubungan presiden aktif dan mantan presiden yang masih punya pengaruh merupakan variabel penting dalam membaca arah ekonomi. Pelaku usaha biasanya ikut menghitung arah koalisi, stabilitas birokrasi, dan ketegasan kebijakan sebelum menanam modal. Saat ruang tafsir melebar, risiko ikut naik.

“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi,” kata Didik.

Fundamental ekonomi disebut masih kuat

Meski begitu, Didik tidak menampik bahwa sejumlah indikator ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi relatif baik. Inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi dinilai masih cukup positif. Artinya, problem yang ia sorot bukan pada fondasi ekonomi semata, melainkan tekanan non-ekonomi yang datang dari arena politik.

Baginya, justru di situ letak bahayanya. Saat indikator dasar masih bertahan, gangguan politik bisa menciptakan sentimen negatif yang tidak perlu. Pelaku pasar membaca arah elite. Dunia usaha membaca konsistensi. Kalau dua hal itu terganggu, keputusan investasi biasanya ikut tertunda.

Ia menutup penilaiannya dengan nada keras terhadap safari politik Jokowi. “Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” ujarnya.

Dengan pernyataan itu, Didik menegaskan bahwa pertarungan elite di level atas bukan sekadar urusan partai atau tokoh. Ada konsekuensi yang bisa sampai ke kurs rupiah, kepercayaan investor, sampai ritme kerja pemerintah. Dan pada titik itulah, politik tak lagi berdiri di ruang hampa.