Logika ini masuk akal. Kompor induksi, misalnya, butuh daya listrik yang konsisten. Kalau listrik sering padam atau voltase tidak stabil, kompor jadi tidak fungsional — dan program pun bisa bernasib sama seperti program kompor listrik 2022 yang akhirnya dihentikan sebelum benar-benar bergulir.
Koordinasi dengan PLN menjadi krusial. Peta surplus listrik antardaerah di Indonesia tidak merata — Jawa-Bali relatif surplus, sementara sejumlah wilayah di Indonesia timur masih bergulat dengan defisit pasokan.
Anggaran Rp815 Miliar dalam Peta Energi Bersih 2027
Angka Rp815,56 miliar untuk kompor listrik bukan berdiri sendiri. Program ini masuk dalam total pagu infrastruktur Ditjen EBTKE sebesar Rp1,50 triliun untuk 2027. Sisanya tersebar ke program energi bersih lain.
| Program | Anggaran |
|---|---|
| Pengadaan Kompor Listrik | Rp815,56 miliar |
| Konversi Motor Listrik | Rp635,24 miliar |
| Infrastruktur PLTMH | Rp58,58 miliar |
| Total Pagu Infrastruktur EBTKE | Rp1,50 triliun |
Kompor listrik menyerap porsi terbesar — lebih dari separuh total pagu infrastruktur EBTKE. Itu sinyal serius dari pemerintah bahwa program ini bukan sekadar wacana sambil lalu.
Konversi motor listrik mendapat alokasi Rp635,24 miliar, sementara pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) kebagian Rp58,58 miliar. Tiga program ini membentuk tulang punggung transisi energi bersih versi Kementerian ESDM untuk 2027.
Kenapa Program Ini Penting bagi Rumah Tangga?
Indonesia masih sangat bergantung pada LPG, terutama tabung 3 kilogram bersubsidi. Subsidi LPG membebani APBN ratusan triliun rupiah tiap tahun. Konversi ke kompor listrik, bila berhasil, bisa memangkas beban subsidi sekaligus mendorong pemanfaatan kapasitas listrik nasional yang kini masih surplus di sejumlah wilayah.
Tapi ini bukan kali pertama pemerintah mencoba. Pada 2022, program serupa diumumkan lalu dihentikan setelah mendapat penolakan luas — terutama karena biaya listrik dianggap lebih mahal, kompor yang dibagikan dinilai kurang praktis, dan infrastruktur listrik di banyak daerah belum siap.
Kali ini, Bahlil menekankan perbedaan teknologi jadi faktor kunci. Tapi klaim itu masih perlu dibuktikan dengan spesifikasi nyata — bukan hanya janji di podium.
Yang jelas, masyarakat di daerah dengan listrik stabil dan surplus — kemungkinan besar di Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera — akan menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Untuk wilayah lain, jawabannya masih menunggu hasil kajian dan koordinasi antarlembaga yang kini tengah berjalan.
Pemerintah punya waktu hingga pembahasan APBN 2027 final untuk membuktikan program ini lebih dari sekadar angka di dokumen rapat DPR.
Ringkasan 3 Poin:
① Kementerian ESDM mengalokasikan Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik di APBN 2027, porsi terbesar dari total pagu infrastruktur EBTKE Rp1,50 triliun.
② Program masih dalam tahap konsep — kajian teknis, koordinasi dengan Bappenas dan PLN, serta penentuan wilayah prioritas belum selesai.
③ Daerah dengan listrik stabil dan surplus akan diprioritaskan; pemerintah belajar dari kegagalan program serupa 2022 dengan menjanjikan teknologi yang lebih baru.
FAQ Singkat:
Kapan program kompor listrik mulai berjalan? Masuk Pagu Indikatif TA 2027, tapi konsep teknisnya belum final. Kemungkinan baru bergulir pertengahan hingga akhir 2027.
Siapa yang dapat kompor listrik gratis? Belum ditentukan. Kriteria awal mengarah ke daerah dengan listrik stabil dan surplus, kemungkinan besar Jawa-Bali dan sebagian Sumatera.
Apa bedanya dengan program 2022 yang gagal? Pemerintah mengklaim akan memakai teknologi terbaru dan mengkaji perbedaan performa kompor lama versus baru — tapi detail spesifikasi belum diumumkan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.