Program Kompor Listrik 2027, Bahlil Janji Pakai Teknologi Terbaru

JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan Rp815,56 miliar khusus untuk program kompor listrik pada tahun anggaran 2027 — angka yang cukup besar, tapi programnya sendiri belum rampung dikonsep. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjanjikan teknologi terbaru akan dipakai, bukan sekadar daur ulang program lama yang pernah gagal.

Program ini masuk ke dokumen rapat kerja Kementerian ESDM bersama Komisi XII DPR RI pada 15 Juni 2026, tercantum sebagai program strategis infrastruktur dalam Pagu Indikatif TA 2027. Bahlil menegaskan pemerintah tengah mengkaji selisih performa antara kompor listrik generasi lama dengan yang baru.

“Kita juga sekarang sedang melakukan penataan terhadap seberapa besar perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru,” ujar Bahlil.

Masih Digodok, Belum Ada Keputusan Final

Jangan bayangkan program ini sudah siap jalan. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, terus terang menyebut programnya baru sampai tahap konsep.

“Belum sejauh itu, kompor listrik itu baru mau dikonsepkan dulu. Kita masih berhitung, makanya tadi anggaran memang sudah ada indikatifnya. Namun, kita baru mau diskusi dengan Bappenas, karena sekarang paralel sedang melakukan kajian untuk konversi kompor listrik,” kata Eniya.

Artinya, meski angka anggaran sudah tertera di dokumen resmi DPR, detail teknisnya — dari mekanisme penyaluran hingga wilayah prioritas — belum ditetapkan sama sekali. Ini bukan lampu hijau penuh. Ini lampu kuning yang sedang berkedip.

Kajian mendalam masih berjalan bersama sejumlah pihak terkait. Koordinasi dengan Bappenas pun baru akan dimulai secara formal.

Kriteria Daerah: Listrik Stabil dan Surplus

Satu hal yang sudah mulai tergambar: daerah mana yang bakal diprioritaskan. Eniya memberikan gambaran awal — wilayah dengan pasokan listrik melimpah dan stabil akan menjadi kandidat utama.

“Ini nanti kan kalau pengguna kompor listrik, pasti tempat yang listriknya stabil. Itu kan salah satu kriteria yang mudah kita prediksi ya, lalu tempat yang mungkin surplus listrik dalam satu sistem. Kita sedang bahas dengan PLN juga,” jelasnya.

Logika ini masuk akal. Kompor induksi, misalnya, butuh daya listrik yang konsisten. Kalau listrik sering padam atau voltase tidak stabil, kompor jadi tidak fungsional — dan program pun bisa bernasib sama seperti program kompor listrik 2022 yang akhirnya dihentikan sebelum benar-benar bergulir.

Koordinasi dengan PLN menjadi krusial. Peta surplus listrik antardaerah di Indonesia tidak merata — Jawa-Bali relatif surplus, sementara sejumlah wilayah di Indonesia timur masih bergulat dengan defisit pasokan.

Anggaran Rp815 Miliar dalam Peta Energi Bersih 2027

Angka Rp815,56 miliar untuk kompor listrik bukan berdiri sendiri. Program ini masuk dalam total pagu infrastruktur Ditjen EBTKE sebesar Rp1,50 triliun untuk 2027. Sisanya tersebar ke program energi bersih lain.

Kompor listrik menyerap porsi terbesar — lebih dari separuh total pagu infrastruktur EBTKE. Itu sinyal serius dari pemerintah bahwa program ini bukan sekadar wacana sambil lalu.

Konversi motor listrik mendapat alokasi Rp635,24 miliar, sementara pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) kebagian Rp58,58 miliar. Tiga program ini membentuk tulang punggung transisi energi bersih versi Kementerian ESDM untuk 2027.

Kenapa Program Ini Penting bagi Rumah Tangga?

Indonesia masih sangat bergantung pada LPG, terutama tabung 3 kilogram bersubsidi. Subsidi LPG membebani APBN ratusan triliun rupiah tiap tahun. Konversi ke kompor listrik, bila berhasil, bisa memangkas beban subsidi sekaligus mendorong pemanfaatan kapasitas listrik nasional yang kini masih surplus di sejumlah wilayah.

Tapi ini bukan kali pertama pemerintah mencoba. Pada 2022, program serupa diumumkan lalu dihentikan setelah mendapat penolakan luas — terutama karena biaya listrik dianggap lebih mahal, kompor yang dibagikan dinilai kurang praktis, dan infrastruktur listrik di banyak daerah belum siap.

Kali ini, Bahlil menekankan perbedaan teknologi jadi faktor kunci. Tapi klaim itu masih perlu dibuktikan dengan spesifikasi nyata — bukan hanya janji di podium.

Yang jelas, masyarakat di daerah dengan listrik stabil dan surplus — kemungkinan besar di Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera — akan menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Untuk wilayah lain, jawabannya masih menunggu hasil kajian dan koordinasi antarlembaga yang kini tengah berjalan.

Pemerintah punya waktu hingga pembahasan APBN 2027 final untuk membuktikan program ini lebih dari sekadar angka di dokumen rapat DPR.

Ringkasan 3 Poin:

① Kementerian ESDM mengalokasikan Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik di APBN 2027, porsi terbesar dari total pagu infrastruktur EBTKE Rp1,50 triliun.
② Program masih dalam tahap konsep — kajian teknis, koordinasi dengan Bappenas dan PLN, serta penentuan wilayah prioritas belum selesai.
③ Daerah dengan listrik stabil dan surplus akan diprioritaskan; pemerintah belajar dari kegagalan program serupa 2022 dengan menjanjikan teknologi yang lebih baru.

FAQ Singkat:

Kapan program kompor listrik mulai berjalan? Masuk Pagu Indikatif TA 2027, tapi konsep teknisnya belum final. Kemungkinan baru bergulir pertengahan hingga akhir 2027.
Siapa yang dapat kompor listrik gratis? Belum ditentukan. Kriteria awal mengarah ke daerah dengan listrik stabil dan surplus, kemungkinan besar Jawa-Bali dan sebagian Sumatera.
Apa bedanya dengan program 2022 yang gagal? Pemerintah mengklaim akan memakai teknologi terbaru dan mengkaji perbedaan performa kompor lama versus baru — tapi detail spesifikasi belum diumumkan.