Wamendari Dorong Kolaborasi Desa dan Kampus

DEPOK — Kepala desa bukan lagi sosok yang cukup mengandalkan pengalaman lapangan. Mereka harus membaca data, memahami riset, dan berdiskusi dengan akademisi. Itulah pesan tegas Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat membuka Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan I di Universitas Indonesia, Selasa (30/6).

Program kolaborasi strategis ini menandai pergeseran paradigma: desa tidak lagi diposisikan sebagai objek yang menerima bantuan satu arah, melainkan mitra intelektual yang berperan setara dengan akademisi. “Pemimpin itu harus punya konsep yang kuat, makanya setiap pemimpin harus dibantu oleh kampus, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan,” ujar Bima di Balai Purnomo, UI, Kota Depok, Jawa Barat.

Mengapa Kepala Desa Harus Masuk Kampus

Tantangan yang dihadapi kepala desa kini jauh melampaui masalah rutin administrasi desa. Mereka menghadapi kompleksitas yang belum pernah ada sebelumnya: kebijakan berbasis data, teknologi digital, perubahan iklim, bonus demografi, ketahanan pangan, dan transformasi ekonomi lokal. Sepuluh atau dua puluh tahun lalu, seorang kepala desa bisa bertahan dengan pengalaman turun-temurun dan akal sehat. Sekarang? Tidak cukup.

“Pemimpin yang berhenti belajar akan kesulitan mengikuti dinamika pembangunan yang terus berkembang,” tegas Bima. Inilah mengapa pemerintah pusat—melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri—menginisiasi program ini. Bukan hanya pelatihan singkat, tetapi kolaborasi mendalam antara pemerintahan desa dan perguruan tinggi.

Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 35 persen kepala desa di Indonesia pernah mengikuti pendidikan formal berkelanjutan pasca pengangkatan mereka. Sisanya mengandalkan pengalaman dan trial-and-error. Program ini bertujuan mengubah statistik itu.

Desa dan Kampus Sebagai Mitra Sejajar

Bima menekankan bahwa pendekatan program ini berbeda dari inisiatif pendampingan tradisional. “Hari ini adalah kolaborasi dan kokreasi. Desa dan kampus sama-sama belajar, bertukar informasi, bertukar perspektif tentang teknologi, tata kelola, dan pemanfaatannya,” katanya.

Struktur kolaborasi dirancang untuk saling menguntungkan. Kepala desa mendapat akses langsung ke ilmu pengetahuan terkini, teknologi inovatif, dan pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Mereka belajar metodologi riset, analisis data, dan perencanaan strategis dari para akademisi terkemuka.

Sebaliknya, perguruan tinggi memperoleh laboratorium nyata untuk mengembangkan kajian dan inovasi pembangunan desa di level grassroot. Para peneliti tidak lagi bekerja dalam ruang sempit dengan data sekunder. Mereka turun langsung, melihat, mendengar, dan berdiskusi dengan para pemimpin desa yang menghadapi persoalan sesungguhnya setiap hari.

“Ini adalah win-win solution,” kata Dr. Ari Kunto, Rektor UI, dalam pembukaan program. “Universitas kami berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan lokal.”

Dari Teori ke Praktik: Muatan Program

Program Kepala Desa Masuk Kampus dirancang dalam format intensif. Peserta tidak hanya mengikuti kuliah, tetapi mengerjakan proyek riset lapangan, studi kasus, dan simulasi kebijakan.

Modul pembelajaran mencakup: (1) tata kelola pemerintahan desa berbasis data dan transparansi; (2) manajemen keuangan desa dan pelaporan keuangan yang akuntabel; (3) pemberdayaan ekonomi lokal dan kemitraan bisnis sosial; (4) pengelolaan sumber daya alam dan adaptasi perubahan iklim; (5) pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik; dan (6) kepemimpinan transformatif dan resolusi konflik lokal.

Bima mengapresiasi keputusan Universitas Indonesia membuka ruang kolaborasi ini. Menurut dia, langkah UI sejalan dengan visi Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan desa di era pembangunan yang dinamis dan berbasis data.

Kepala Desa Sebagai Local Heroes

Dalam sambutannya, Bima mengangkat perspektif yang sering terlupakan: kepala desa adalah local heroes sejati. Mereka adalah motor penggerak pembangunan di tingkat akar rumput, pengambil keputusan yang dampaknya langsung dirasakan ribuan keluarga, dan agen perubahan sosial di komunitas mereka.

“Mereka itu real heroes. Silakan Pak Rektor angkat cerita kepahlawanan mereka itu supaya jadi bahan pembelajaran di kelas,” pesannya kepada pimpinan universitas. Pesan ini penting untuk mengembalikan dignitas kepemimpinan desa, yang sering dipandang sebelah mata oleh birokrasi tingkat nasional dan dunia akademik urban.

Inovasi dan praktik baik yang lahir dari desa—mulai dari sistem irigasi berkelanjutan, pengelolaan sampah komunal, hingga model pertanian organik—perlu menjadi inspirasi dan bahan pembelajaran bagi universitas. Desa bukan hanya menjadi tempat belajar bagi akademisi, tetapi juga sumber wisdom dan innovation yang autentik.

Dampak Jangka Panjang dan Harapan

Program ini diluncurkan untuk cohort pertama dengan melibatkan sekitar 100 kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah berencana menambah peserta hingga 500 kepala desa dalam tiga tahun ke depan.

Target jangka panjangnya ambisius: membangun ekosistem kepemimpinan desa yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan model ini, diharapkan desa tidak hanya menjalankan tugas administratif rutin, tetapi menjadi pemimpin transformatif yang mampu membaca peluang, mengantisipasi tantangan, dan membawa desa ke arah yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Tantangan ke depan adalah memastikan pembelajaran yang diperoleh kepala desa di kampus dapat diterapkan efektif di tingkat desa, dengan dukungan pendampingan berkelanjutan dan akses ke pendanaan untuk menjalankan inisiatif inovatif. Kolaborasi ini baru dimulai. Masa depan pembangunan desa kini ada di tangan kepala desa yang lebih berpengetahuan dan bersemangatnya.