Komisi I Bahas RUU KKS, Pakar Minta Tugas Lembaga Siber Diperjelas – kumparan.com

RUU KKS juga diharapkan mampu menyentuh aspek audit independen bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik. Selama ini, audit keamanan seringkali hanya bersifat formalitas atau dilakukan sendiri (self-assessment). Hasilnya? Banyak celah keamanan yang tidak terdeteksi hingga terjadi kebocoran data berskala besar.

Pengamat kebijakan publik menyebut bahwa sanksi tegas dalam RUU KKS akan menjadi pembeda. Jika sebuah lembaga lalai dalam menjaga data masyarakat, harus ada konsekuensi hukum yang jelas, bukan sekadar teguran administratif. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah bergantung penuh pada seberapa serius negara menjaga kedaulatan data di ruang siber.

Bagi warga biasa, hiruk-pikuk pembahasan RUU ini mungkin terdengar teknis. Namun, dampaknya langsung ke kantong dan data pribadi kita. Tanpa payung hukum yang kuat, perlindungan data pribadi tetap menjadi mitos belaka. Langkah DPR dan pemerintah dalam merumuskan regulasi ini harus segera mencapai titik temu demi memastikan ruang digital Indonesia tidak menjadi taman bermain bagi peretas global.

Ke depan, tantangan siber akan semakin canggih seiring adopsi kecerdasan buatan. RUU KKS harus dirancang agar cukup fleksibel menghadapi perubahan ancaman di masa mendatang, bukan hanya menyelesaikan masalah yang terjadi kemarin.

Ringkasan Poin Utama RUU KKS:

• Kejelasan Komando: RUU harus mengatur siapa pemimpin utama saat terjadi serangan besar agar tidak ada lagi lempar tanggung jawab antarlembaga.
• Ketahanan Siber: Fokus harus bergeser dari sekadar pencegahan serangan menjadi kemampuan sistem untuk tetap beroperasi dan pulih secara cepat.
• Wajib Mitigasi: Penyelenggara infrastruktur informasi kritis wajib memiliki rencana pemulihan bencana dan keberlangsungan bisnis yang terukur.

FAQ Singkat RUU KKS

Apa perbedaan utama keamanan siber dan ketahanan siber?
Keamanan berfokus pada pencegahan serangan, sementara ketahanan berfokus pada kemampuan sistem untuk tetap berfungsi atau pulih cepat saat serangan terjadi.

Mengapa koordinasi antarlembaga sering gagal?
Karena tumpang tindih kewenangan dan belum adanya struktur komando tunggal yang mengikat secara hukum saat terjadi krisis siber nasional.

Siapa yang paling terdampak oleh aturan ini?
Penyelenggara infrastruktur informasi kritis, seperti lembaga negara, perbankan, dan penyedia layanan publik digital yang menyimpan data sensitif masyarakat.