Masalahnya, kalau penafsiran itu dibuka lagi, banyak hal ikut bergeser. Menurut Migration Policy Institute, sekitar 255.000 anak lahir di AS setiap tahun dari orang tua non-warga negara. Artinya, setiap perubahan akan langsung mengenai ratusan ribu keluarga baru setiap tahun, bukan angka kecil yang mudah diabaikan.
Kim Lane Scheppele, profesor sosiologi dan urusan internasional di Princeton, mengatakan perdebatan itu sendiri sudah memberi dampak. Menurut dia, begitu pertanyaan soal status kewarganegaraan dibuka, kepastian hukum ikut melemah.
“Fakta bahwa pertanyaan ini sekarang terbuka, padahal sebelumnya tidak, membuat kewarganegaraan lebih rentan, termasuk bagi mereka yang hidup seumur hidup di AS,” kata Scheppele kepada DW sebelum putusan diumumkan.
Ia juga menyinggung langkah lain pemerintahan Trump yang menekan ruang kewarganegaraan, mulai dari pembentukan kantor denaturalisasi di Departemen Kehakiman hingga dorongan mewajibkan bukti kewarganegaraan untuk memilih.
Dampaknya tidak berhenti di ruang sidang
Walau putusan kali ini membuat status hukum tidak berubah, para pakar menilai bekasnya sudah terlanjur terasa. Bila kebijakan Trump lolos, birokrasi AS akan dipaksa memeriksa status orang tua setiap kali ada kelahiran. Itu berarti rumah sakit, kantor catatan sipil, sampai lembaga penerbit dokumen harus memproses data yang selama ini tidak selalu disiapkan untuk skenario seperti itu.
Scheppele menyebut perempuan yang baru melahirkan, apalagi ayah dari bayi baru, belum tentu punya bukti kewarganegaraan yang siap dipakai saat itu juga. “Bayangkan jika status kewarganegaraan dan imigrasi semua orang tua harus dicatat setiap kelahiran di negara ini. Anda mulai bisa melihat kekacauan administratif yang akan terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, kebijakan itu juga berpotensi membuat sebagian anak tanpa kewarganegaraan alias stateless. Ini bisa terjadi jika negara asal orang tuanya tidak otomatis memberi kewarganegaraan kepada anak yang lahir di luar negeri. Dalam konteks global, situasi semacam itu bukan fiksi. Banyak negara di Asia Tenggara, misalnya, menerapkan aturan kewarganegaraan yang lebih sempit dan ketat.
Trump kerap mengklaim AS satu-satunya negara yang punya kewarganegaraan lahir otomatis. Data Pew Research Center membantah klaim itu. Ada 32 negara lain, kebanyakan di Amerika Utara dan Amerika Latin, yang masih menerapkan model serupa. Sejumlah negara lain memberi status itu dengan syarat tertentu, seperti tempat lahir orang tua atau status legal penduduk.
Makna politik untuk agenda imigrasi Trump
Kegagalan ini tetap terasa sebagai pukulan politik. Bagi Trump, kemampuan mendorong kebijakan imigrasi keras adalah inti dari janji “America First”. Ia ingin menunjukkan bahwa pemerintahan barunya mampu menekan deportasi, membatasi pengungsi, dan memperkuat aparat imigrasi seperti ICE.
Karena itu, soal kewarganegaraan lahir otomatis bukan sekadar debat hukum. Ini juga simbol siapa yang berhak disebut bagian dari Amerika. Dan selama Trump terus mendorong agenda imigrasi keras, pertarungan soal definisi warga negara hampir pasti akan kembali muncul, baik di pengadilan maupun di Kongres.
Yang jelas, untuk saat ini, garis hukumnya belum bergeser. Tapi perdebatan politiknya baru mulai panas.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.