Jaksa Tuntut Tiga Korporasi TaniHub Rp359,9 Miliar

JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum resmi membacakan tuntutan bagi tiga korporasi yang terseret dalam kasus korupsi investasi pada ekosistem TaniHub di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Nilai tuntutan yang diajukan jaksa mencapai Rp359,9 miliar, mencakup denda serta uang pengganti yang harus dibayarkan akibat penyalahgunaan dana investasi dari PT BRI Ventura Investama dan PT MDI Ventures.

Tiga entitas hukum yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah PT Tani Group Indonesia (TGI), PT Tani Hub Indonesia (THI), dan PT Tani Supply Indonesia (TSI).

Dalam persidangan, jaksa menyatakan bahwa ketiga korporasi tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan tersebut dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang mencapai angka USD25 juta, atau setara dengan Rp364,2 miliar berdasarkan kurs yang berlaku.

Rincian Tuntutan dan Aliran Dana

Jaksa merinci kewajiban yang harus dipenuhi oleh ketiga korporasi tersebut. Masing-masing perusahaan dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar. Selain denda, beban uang pengganti dibagi berdasarkan aliran dana yang diterima masing-masing entitas. PT TGI dituntut membayar uang pengganti Rp23,09 miliar, sementara PT THI sebesar Rp261,52 miliar, dan PT TSI senilai Rp75,29 miliar.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, aliran dana investasi yang bermasalah ini tidak hanya berhenti di tingkat korporasi.

Temuan di lapangan menunjukkan adanya perpindahan dana ke sejumlah pihak, termasuk individu seperti Ivan Arie Sustiawan, Pamitra Wineka, hingga Asti Setia Utami.

Skema arus uang ini menjadi bukti krusial jaksa dalam menunjukkan bagaimana modal usaha disalahgunakan di luar peruntukan investasi yang seharusnya.

Dampak bagi Ekosistem Startup

Kasus ini menjadi catatan penting bagi dunia korporasi dan perusahaan rintisan di Indonesia. Persidangan ini menyoroti lemahnya pengawasan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi jumbo. Praktik tata kelola yang buruk dalam perusahaan dapat memicu konsekuensi hukum serius bagi badan hukum yang terlibat, bukan hanya terhadap individu pengelolanya.

Sebelumnya, enam orang terdakwa perseorangan yang terlibat dalam skandal yang sama telah lebih dulu menerima vonis dari majelis hakim. Dengan selesainya pembacaan tuntutan bagi ketiga korporasi ini, tahapan persidangan akan segera berlanjut ke agenda pembelaan atau pledoi.

Langkah hukum ini menjadi pengingat tegas bahwa perlindungan terhadap investasi publik tetap menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Hingga saat ini, pihak terdakwa korporasi bersiap mengajukan argumen pembelaan di hadapan majelis hakim. Sidang dijadwalkan akan tetap berjalan di Pengadilan Tipikor untuk menentukan nasib akhir ketiga korporasi tersebut dalam waktu dekat.